DUMAI (Surya24.com) — Sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab) perguruan karate di bawah naungan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Dumai mengaku kecewa. Pasalnya, mereka menyebut tidak pernah mendapat koordinasi maupun undangan dari FORKI Dumai terkait dukungan terhadap pencalonan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai.
Sedikitnya enam perguruan karate menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Keenam perguruan itu yakni TAKO (Togo-Ha Karate-Do), INKAI (Institut Karate-Do Nasional), KKI (Kushin-ryu Karate-Do Indonesia), INKANAS (Ikatan Karate-Do Nasional), GOKASI (Gojukai Karate-Do Indonesia), dan SHOKAIDO (Shitoryu Indonesia Karatedo).
Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) TAKO Dumai, Ridwan Safri, yang akrab disapa Ocu, mengatakan bahwa FORKI Dumai semestinya melakukan rapat dan koordinasi terlebih dahulu dengan seluruh perguruan karate sebelum menentukan sikap politik organisasi, termasuk dalam hal pencalonan Ketua KONI Dumai.
“FORKI Dumai tidak ada mengundang perguruan TAKO untuk membahas pencalonan Ketua KONI Dumai,” tegas Ridwan Safri, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, koordinasi penting dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi perguruan karate yang berada di bawah naungan FORKI Dumai. Jangan sampai keputusan organisasi justru diambil tanpa melibatkan unsur-unsur yang memiliki kepentingan langsung terhadap pembinaan olahraga karate di Kota Dumai.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah perguruan lainnya. Perguruan GOKASI, KKI, dan SHOKAIDO disebut tidak pernah mendapatkan pemberitahuan maupun undangan untuk membahas dukungan terhadap calon Ketua KONI Dumai.
Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Besar (PB) TAKO Indonesia, H. Yusrizal, secara tegas menyatakan tidak setuju apabila FORKI Dumai memberikan dukungan kepada Johanes Tetelepta atau Aci sebagai calon Ketua KONI Dumai tanpa melalui koordinasi dengan perguruan-perguruan karate.
“Saya tidak setuju jika FORKI mendukung Aci sebagai Ketua KONI Dumai. Pertama, FORKI tidak ada berkoordinasi dengan TAKO soal dukungan itu,” tegas H. Yusrizal.
Ia juga menyoroti posisi Aci yang saat ini merupakan anggota DPRD Kota Dumai. Menurutnya, jika Aci terpilih menjadi Ketua KONI Dumai, perlu dipertimbangkan persoalan netralitas dan potensi benturan kepentingan dalam menjalankan kedua peran tersebut.
H. Yusrizal menyarankan agar Aci lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD sekaligus mengurus kegiatan kepartaian.
Selain persoalan netralitas, ia juga meminta seluruh pihak mencermati potensi kepentingan dalam pengelolaan anggaran KONI Dumai apabila jabatan tersebut dirangkap oleh figur yang memiliki posisi politik.
Koordinasi Internal Dipertanyakan
Persoalan ini kini menjadi perhatian sejumlah perguruan karate di Dumai. Mereka mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan di tubuh FORKI Dumai, khususnya terkait dukungan terhadap calon Ketua KONI.
Bagi perguruan karate, dukungan organisasi seharusnya lahir dari proses pembahasan dan kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak tanpa melibatkan perguruan yang menjadi bagian dari FORKI.
Para pengurus perguruan berharap FORKI Dumai segera membuka ruang komunikasi dan melakukan pertemuan bersama seluruh perguruan karate untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Mereka menilai, soliditas organisasi olahraga tidak hanya dibangun melalui keputusan, tetapi juga melalui transparansi, komunikasi dan keterlibatan seluruh anggota.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak FORKI Dumai terkait tudingan tidak adanya koordinasi dengan enam perguruan karate tersebut maupun mengenai dukungan terhadap pencalonan Johanes Tetelepta sebagai Ketua KONI Dumai.(zul)