Arosuka (Surya24.com) — Pemerintah Kabupaten Solok bersama unsur TNI, Polri, BPBD, BNPB, OPD terkait serta berbagai instansi dan relawan melaksanakan rapat evaluasi penanganan bencana di Posko Utama Kabupaten Solok, Minggu malam, 27 September 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.
Rapat evaluasi tersebut digelar untuk melihat perkembangan penanganan pascabencana, mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sekaligus menyusun strategi dan pembagian tugas untuk percepatan pembersihan serta pemulihan di sejumlah lokasi terdampak.
Dalam evaluasi tersebut, Kodim 0309 menyampaikan bahwa pekerjaan pembersihan di kawasan perumahan telah mencapai sekitar 80 persen. Kodim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bekerja sama dalam penanganan bencana dan mengimbau instansi yang belum bergabung agar dapat turut berpartisipasi dalam upaya percepatan pemulihan.
Untuk kegiatan selanjutnya, rapat evaluasi akan dilaksanakan pada malam hari guna mengevaluasi hasil pekerjaan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada hari berikutnya.
Pada pelaksanaan kegiatan Senin, 28 September 2026, disiapkan sejumlah personel gabungan yang terdiri dari 150 personel TNI, 80 personel Polri, 25 personel TNI AL, 35 personel Brimob, 40 personel Satpol PP, 30 personel Damkar, 9 personel BPBD Sawahlunto, 5 personel BPBD Dharmasraya, serta 10 personel BPBD Kabupaten Solok.
Dari unsur TNI AL dilaporkan telah dilakukan pembersihan di dua lokasi, yakni kawasan DPMN dan perumahan masyarakat. Pembersihan di perumahan masyarakat telah dinyatakan selesai, namun masih diperlukan penyemprotan air untuk membersihkan sisa lumpur di bahu jalan. Sementara itu, pembersihan di kawasan DPMN masih terkendala banyaknya batu dan material lumpur.
TNI AL juga mengusulkan agar pegawai dari kantor yang menjadi lokasi pembersihan dapat turut membantu dan bekerja sama dengan personel di lapangan sehingga proses pembersihan dapat diselesaikan lebih cepat.
Sementara itu, unsur Brimob menyampaikan perlunya mengoptimalkan kembali keterlibatan relawan untuk membantu pembersihan kawasan perkantoran. Pengendalian peralatan juga perlu diperhatikan agar seluruh alat yang digunakan dapat beroperasi secara maksimal dan tidak ada peralatan yang berhenti bekerja.
Untuk kawasan Kantor Inspektorat, progres pembersihan telah mencapai sekitar 80 persen, sedangkan pembersihan di kawasan DPRD Kabupaten Solok direncanakan dilaksanakan pada Senin.
Dari unsur Polres, pembersihan di kawasan perumahan juga telah mencapai hampir 80 persen. Mengingat sejumlah alat berat telah terkonsentrasi di kawasan perumahan, maka untuk kegiatan berikutnya alat berat akan diarahkan ke kawasan perkantoran.
Polres juga mengingatkan agar pengoperasian alat berat diiringi dengan ketersediaan mobil dump truck sehingga material hasil pembersihan dapat segera diangkut dan tidak menumpuk di lokasi.
Dukungan Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar menyampaikan bahwa penanganan bencana juga mendapat dukungan dari Damkar Kota Bukittinggi, Damkar Kabupaten Sijunjung dan Damkar Kota Sawahlunto.
Untuk kegiatan berikutnya, disiapkan 40 personel Satpol PP dan 30 personel Damkar sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Dukungan dari Damkar kabupaten dan kota lainnya masih diperlukan, terutama karena adanya kendala biaya operasional.
Hingga saat ini, kebutuhan operasional bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kegiatan penanganan telah mencapai sekitar 1.500 liter.
Percepatan Pembersihan dan Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan sejumlah dukungan peralatan untuk percepatan penanganan. Beberapa alat berat dari BPJN telah ditarik, namun terdapat perpanjangan penggunaan alat berat selama tiga hari. Saat ini BPJN mengoperasikan empat unit alat untuk mendukung pembersihan di kawasan DPRD, gerbang Kantor DPRD dan perumahan.
Selain itu, pekerjaan juga diarahkan pada pembersihan drainase, bahu jalan dan normalisasi sungai. Terdapat tambahan lima unit dump truck serta dukungan alat berat lainnya, termasuk excavator untuk membantu pembersihan di sejumlah OPD.
Pekerjaan di kawasan Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Dinas Pariwisata juga dijadwalkan dapat dilaksanakan pada Senin. Sementara itu, normalisasi sungai tetap dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).
Masing-masing OPD juga diminta menyiapkan surat terkait penanganan dalam situasi tanggap darurat sebagai bagian dari dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan.
DLH Fokus Angkut Material dan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut memperkuat penanganan dengan melaksanakan pembersihan dan pengangkutan sampah menggunakan tiga unit truk.
Material hasil pembersihan diarahkan ke empat titik pembuangan, yakni kawasan Polres Arosuka, Jalur Dua Roda Minang, THKW dan Jorong Lubuk Selasih.
DLH sebelumnya juga telah melakukan penyisiran di kompleks kantor DPMN dan Dinas Pertanian serta melaksanakan gotong royong secara manual. Untuk mempercepat pengangkutan, direncanakan penambahan enam unit dump truck.
Kondisi Pengungsi dan Dapur Umum
Dinas Sosial melaporkan terdapat titik pengungsian di rumah Wakil Bupati dan Guest House. Pengungsi yang sebelumnya berada di Guest House telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan di rumah Wakil Bupati masih terdapat sekitar 30 jiwa.
Selain pengungsian terpusat, terdapat masyarakat yang melakukan pengungsian secara mandiri.
Untuk kebutuhan konsumsi, telah disiapkan sekitar 1.900 bungkus makanan, termasuk dukungan sembako bagi warga di Perumahan Griya serta personel TNI. Operasional dapur umum juga mendapat dukungan dari Dinas Sosial Provinsi.
Pelayanan Kesehatan dan Kebutuhan Air Bersih
Dinas Kesehatan melaporkan masih terdapat dua pasien yang dirawat di RSUP M. Djamil Padang, sementara terdapat sembilan orang dengan luka ringan.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan air bersih. Dinas Kesehatan juga telah melakukan pendataan dan penanganan terhadap kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
Selain pelayanan kesehatan, dilakukan pula kegiatan pemulihan psikologis atau trauma healing di Pos Pemuda bagi masyarakat terdampak.
Perbaikan Jaringan Air Bersih
PDAM melaporkan kerusakan pada pipa utama yang terdampak mulai dari kawasan Perumahan Kayu Aro hingga kawasan perkantoran.
PDAM telah berkoordinasi dengan Kepala Balai untuk pengadaan pipa. Pekerjaan perbaikan juga terus dilakukan, termasuk pengerjaan pipa di depan Kantor Bupati, meskipun masih menghadapi kendala peralatan dan proses pemindahan material batu.
Ditargetkan kawasan perkantoran dapat kembali memperoleh aliran air pada Senin. Dukungan tambahan juga akan diberikan oleh PT Wijaya Karya sebanyak tujuh orang.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, distribusi air akan dilakukan menggunakan mobil tangki.
Pendataan Rumah Terdampak
Dinas PUPR menyampaikan hasil pendataan rumah terdampak bencana yang telah dilakukan secara cepat dan divalidasi bersama pihak nagari.
Dari hasil pendataan tersebut terdapat:
* 18 unit rumah rusak berat
* 11 unit rumah rusak sedang
* 39 unit rumah rusak ringan
* 1 unit rumah terendam
* 3 unit rumah rawan
Total terdapat 72 unit rumah yang akan ditindaklanjuti melalui SK Bupati sebagai dasar penanganan selanjutnya, termasuk untuk kebutuhan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Data tersebut telah divalidasi bersama pihak nagari dan selanjutnya dilakukan verifikasi bersama unsur Forkopimda.
Arahan BPBD dan BNPB
BPBD menyampaikan adanya tambahan tiga unit dump truck untuk mendukung proses pembersihan.
BPBD juga mengharapkan peran aktif para ASN, khususnya pegawai yang kantornya terdampak, untuk dapat hadir dan membantu proses pembersihan di kantor masing-masing. Kepala OPD terkait juga diharapkan dapat hadir apabila kantor atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya terdampak bencana.
Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang sebelumnya bekerja di kawasan perumahan juga diarahkan untuk membantu proses pembersihan di kawasan perkantoran. Selain itu, peralatan semprot BPBD akan diberdayakan untuk membantu proses penyemprotan di kawasan perkantoran.
Dari unsur BNPB, dilakukan kajian menggunakan aplikasi InaRISK di kawasan perumahan untuk memperoleh gambaran risiko dan kondisi terdampak secara lebih mendalam.
BNPB juga menyoroti masih adanya alat berat di kawasan perumahan yang belum dapat bekerja secara optimal akibat kendala BBM. Selain pembersihan kawasan terdampak, percepatan penanganan juga dilakukan melalui normalisasi sungai serta pemenuhan kebutuhan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Melalui rapat evaluasi ini, seluruh unsur yang terlibat diharapkan terus memperkuat koordinasi dan gotong royong di lapangan. Percepatan pembersihan kawasan perumahan, perkantoran, fasilitas umum, drainase, jalan dan sungai menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok.
Pemerintah Kabupaten Solok bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan penanganan berjalan efektif, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.(basa)