JAKARTA (SURYA24.COM) - Enam wartawan telah ditangkap oleh pasukan keamanan Sudan Selatan setelah rekaman Presiden negara itu Salva Kiir yang tampak mengompol muncul di dunia maya. Para wartawan ditahan setelah rekaman kejadian di sebuah acara resmi itu diduga bocor, dan mulai beredar di media sosial meski tidak ditayangkan di televisi. Rekaman video menunjukkan noda hitam menyebar di celana abu-abu pria berusia 71 tahun itu saat dia berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan di sebuah acara komisioning jalan pada bulan Desember lalu.

Dikutip dari sindonews.com, Presiden Persatuan Wartawan Sudan Selatan, Patrick Oyet mengatakan, wartawan dari Perusahaan Penyiaran Sudan Selatan (SSBC) milik pemerintah ditahan pada Selasa dan Rabu.

"Mereka diduga mengetahui bagaimana video presiden buang air kecil sendiri keluar," ujarnya seperti dikutip dari INews.co.uk, Minggu (8/1/2023).

Oyet mengungkapkan wartawan yang ditahan adalah operator kamera Joseph Oliver dan Mustafa Osman; editor video Victor Lado; kontributor Jacob Benjamin; dan Cherbek Ruben dan Joval Toombe dari ruang kontrol.

“Kami prihatin karena mereka yang ditahan sekarang telah ditahan lebih lama dari yang diatur undang-undang,” tambahnya.

Di bawah hukum Sudan, pihak berwenang hanya diperbolehkan menahan tersangka selama 24 jam sebelum membawa mereka ke hadapan hakim.

Seorang juru bicara Komite Perlindungan Wartawan, Muthoki Mumo, mengatakan penangkapan itu cocok dengan pola petugas keamanan yang melakukan penahanan sewenang-wenang setiap kali pejabat menganggap liputan tidak menguntungkan.

"Pihak berwenang harus membebaskan enam karyawan SSBC ini tanpa syarat dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa intimidasi lebih lanjut atau ancaman penangkapan," dia menambahkan.

Menteri Penerangan Sudan Selatan Michael Makuei mengatakan kepada jaringan baru radio Amerika Serikat (AS), Voice of America, bahwa masyarakat harus menunggu untuk mengetahui mengapa para wartawan itu ditahan.

Negara ini adalah negara baru di Afrika dengan Kiir menjadi presiden pertamanya pada tahun 2011. Sejak itu, Sudan Selatan menghadapi serangkaian krisis termasuk kekacauan politik, bencana alam, dan kelaparan.***