TELUKKUANTAN (Surya24.com) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuantan Singingi meminta Pemerintah Daerah tidak sekadar berbicara tentang perubahan angka dalam APBD, Tetapi memastikan setiap perubahan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Senin(28/09/2026)
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Desi Guswita, SE MM saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKB mencermati pendapatan daerah yang meningkat dari sekitar Rp1,553 Triliun menjadi Rp1,651 Triliun.
Kenaikan tersebut, menurut Desi, Seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, Di saat pendapatan meningkat, Fraksi PKB justru mempertanyakan adanya sejumlah program pembangunan fisik yang berkurang, bergeser, Bahkan tidak lagi tercantum sebagaimana rencana awal.
Anggota DPRD Desi Guswita, SE MM Pada media ini juga menyampaikan;
““Kalau pendapatan daerah naik, Pertanyaan kami sederhana: Masyarakat mendapatkan apa?
““Jangan sampai anggaran bertambah, Tetapi program yang dibutuhkan rakyat justru hilang,” Tegas Desi.
Menurutnya, Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka APBD yang besar, Tetapi membutuhkan bukti nyata di lapangan: Jalan yang dibangun, Sekolah yang layak, Fasilitas pelayanan yang memadai, Serta pembangunan yang benar benar menyentuh kebutuhan mereka.
Karena itu, Fraksi PKB meminta TAPD menjelaskan secara terbuka kegiatan fisik yang berubah, Mulai dari pagu awal, Perubahan anggaran, Alasan pengurangan atau penghapusan, Hingga kepastian apakah kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2027.
*•Tunda Bayar Jangan Dibiarkan Menjadi Beban•*
Fraksi PKB juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan tunda bayar.
Desi meminta pemerintah daerah menyampaikan secara rinci total tunda bayar, OPD dan kegiatan yang memiliki kewajiban, Nilai yang belum dibayarkan, Penyebabnya, serta sumber anggaran untuk penyelesaiannya.
“Tunda bayar bukan sekadar angka, Di balik angka itu ada kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan.
Jangan sampai kita bicara program baru, Sementara kewajiban sebelumnya belum jelas penyelesaiannya,” Kata Desi.
*•Utang Rp50 Miliar Harus Jelas Manfaatnya•*
Sorotan berikutnya adalah adanya pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp50 miliar.
Fraksi PKB meminta pemerintah menjelaskan untuk apa utang tersebut digunakan, Siapa pemberi pinjaman, Jangka waktu, bunga, Kewajiban pengembalian, Serta manfaat konkret yang akan diterima masyarakat.
Menurut Desi, Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka karena utang pada akhirnya menjadi kewajiban keuangan daerah yang harus diperhitungkan dalam kemampuan fiskal pemerintah.
Fraksi PKB juga meminta penjelasan mengenai SILPA sekitar Rp 8,395 Miliar, termasuk apakah SILPA tersebut berasal dari efisiensi atau terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.
*•PKB Minta TAPD Buka Data, Bukan Sekadar Narasi•*
Untuk memastikan pembahasan Perubahan APBD berjalan transparan, Fraksi PKB meminta TAPD memberikan jawaban tertulis dan dilengkapi data mengenai perubahan pendapatan dan belanja, Pembangunan fisik yang dikurangi atau dihapus, Tunda bayar, Penggunaan utang Rp50 miliar, Sumber SILPA, Serta kegiatan yang ditunda ke 2027.
“Kami tidak membutuhkan jawaban yang panjang, Kami membutuhkan jawaban yang jelas, Angka yang benar dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” Tegas Desi.
Bagi Fraksi PKB, Pembahasan APBD bukan sekadar persoalan teknis antara pemerintah dan DPRD.
Di balik setiap angka terdapat uang rakyat dan harapan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Ketika pendapatan naik, masyarakat harus mendapatkan manfaat, Ketika belanja berubah, harus ada alasan.
Ketika pembangunan ditunda, Harus ada kepastian, Dan ketika pemerintah mengambil utang, Harus jelas untuk apa dan bagaimana mengembalikannya,” Ujar Desi.
Fraksi PKB menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, Konstruktif, dan bertanggung jawab, Agar Perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan perubahan angka di atas kertas, Tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat Kuantan Singingi.
“Kami ingin APBD benar-benar kembali kepada rakyat, Karena yang kita kelola Bukan Uang Pribadi Pemerintah, tetapi uang rakyat dan amanah rakyat,”Tutup Desi.(netri)