Dianggap Menjadi Ancaman bagi Para Oligarki Izin Gedung Mendadak Dibatalkan, Kata Aktivis Ini Kalau Calonnya Mereka Boleh

F medcom.id Bakal calon presiden Anies Baswedan rela duduk lesehan tanpa alas di halaman Gedung Indonesia Menggugat (GIM) pasca izin penggunaan gedung mendadak dibatalkan.

JAKARTA (SURYA24.COM)  - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dianggap telah menjadi ancaman bagi para oligarki. Sehingga tak heran jika Anies kerap mendapat gangguan dari pihak-pihak yang tak sependapat dengan gagasan perubahan.

Hal ini ditegaskan Jurubicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian menanggapi maraknya pengerusakan spanduk baliho dan upaya penjegalan di sejumlah daerah.

"Sejak awal Anies sudah jadi ancaman bagi pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi atas negeri ini. Apalagi gerakan massa di grassroot makin massif, ini tanda banyak yang mau perubahan," kata Angga saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/10).

Teranyar, izin gedung Indonesia Menggugat, yang akan digunakan Anies dalam acara dialog kebangsaan bersama relawannya pada Minggu kemarin (8/10), mendadak dibatalkan oleh pihak pengelola. 

 

Angga memandang, gejala anti demokrasi ini sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Indikasinya, banyak kegiatan diskusi yang dibubarkan karena dianggap mengganggu yang punya kepentingan.

"Gejala anti demokrasi ini harus dihentikan, makanya kita perlu perubahan," pungkas Angga.

Makin Semangat Hadirkan Keadilan

Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat berkegiatan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Anies harus menerima kenyataan bahwa kegiatan yang akan dihadirinya di Gedung Indonesia Menggugat ternyata menghadapi kendala. Izin gedung yang akan digunakan tiba-tiba dibatalkan oleh pihak pengelola. 

"Karena gedungnya tiba-tiba tidak boleh dipakai, maka menumpang diskusi di halamannya saja," kata Anies membagikan pengalamannya itu melalui akun Instagram miliknya, Senin (9/10).

Tapi bakal Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu memilih merespons kejadian tersebut dengan santai dan sabar.

Menurutnya, kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan hak konstitusi seharusnya tetap dijaga dan dihormati. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu warga lainnya dalam berkegiatan dan bernegara.

"Hari ini kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan hak konstitusi harus tetap dijaga dan dihormati. Inilah esensi mendasar sekali perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan. Termasuk di antaranya keadilan kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat," demikian Anies dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Lesehan Bareng Relawan 

Pengalaman kurang baik yang dialami bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat kegiatan di Kabupaten Bandung Barat ternyata berlanjut ke Kota Bandung.

Anies harus menerima kenyataan bahwa kegiatan yang akan dia hadiri di Gedung Indonesia Menggugat ternyata menghadapi kendala. Izin gedung yang akan digunakan tiba-tiba dibatalkan oleh pihak pengelola. 

Tapi Anies memilih merespons kejadian tersebut dengan santai dan sabar. Dia bahkan memilih duduk lesehan tanpa alas yang kemudian diikuti para peserta diskusi di halaman Gedung Indonesia Menggugat.

Senyumnya tetap mengembang ke arah para pendukungnya. Sikapnya itu membuat pendukungnya meneriakkan kata perubahan.

Menurut Anies, kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan hak konstitusi seharusnya tetap dijaga dan dihormati. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu warga lainnya dalam berkegiatan dan bernegara.

"Itulah sebabnya penghormatan terhadap hak konstitusional itu harus tetap dijaga. Makanya kami semua inginkan Indonesia yang lebih baik, lebih adil," tegas Anies, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/10).

 

Kejadian tersebut membuat Anies semakin bersemangat dan yakin dalam mengusung visi perubahan di Indonesia. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini dia gelorakan harus benar-benar direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Inilah esensi mendasar sekali perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan, termasuk di antaranya keadilan kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat," ujar Anies.

Sementara itu panitia penyelenggara sekaligus Presidium Change Indonesia Eko Arief Nugroho menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi izin untuk menggunakan gedung tersebut. Namun keputusan pihak pengelola gedung berubah beberapa jam sebelum acara.

"Tiba-tiba tidak membolehkan secara verbal. Kita harus lawan hal-hal seperti ini demi perubahan," tegas Eko.

Dibatalkan Pemprov Jabar

Dibagian lain Langkah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Disparbud Pemprov Jabar) membatalkan acara yang hendak dihadiri bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, disesalkan.

Pada Minggu (8/10), acara diskusi yang diinisiasi Komunitas Aktivis Pro Demokrasi dan mahasiswa yang tergabung ke dalam Change Indonesia bertajuk “Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan” yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat tiba-tiba dibatalkan H-1 oleh Pemprov Jabar.

Menanggapi itu, aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulingga menyesalkan apa yang menimpa Anies Baswedan tersebut. Dia lantas berkomentar kecil menyinggung peristiwa tersebut di akun media sosial X sesaat lalu, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLm  Senin (9/10).

“Kalau calonnya mereka boleh,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun memastikan pihaknya sudah mendapat izin untuk mengadakan acara ini dari Disparbud Pemprov Jabar. Izin itu sesuai dengan surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang diteken Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar, Ary Heriyanto pada tanggal 2 Oktober 2023.

Hanya saja, pada Sabtu (7/10), seorang pegawai dari Disparbud Pemprov Jabar mengabarkan bahwa kegiatan diskusi harus dibatalkan.

Namun demikian acara berlanjut. Anies memilih merespons kejadian tersebut dengan santai dan sabar. Dia bahkan memilih duduk lesehan tanpa alas yang kemudian diikuti para peserta diskusi di halaman Gedung Indonesia Menggugat.***