JAKARTA (Surya24.Com) – Beberapa hari lalu beredar di media sosial video TikTok yang memperlihatkan konten oknum tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Lambunu, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang membedakan pelayanan pasien umum dengan pasien BPJS. Hingga membuat warganet geram dengan tingkah oknum nakes tersebut. Sebelumnya dikabarkan bahwa mereka akan menjalani proeses sidan etik. Dibagian lain pasca peristiwa itu viral mereka mengaku menyesal dan minta maaf.
Tak hanya itu, kini salah satu dari nakes tersebut kembali viral di media sosial TikTok.
Dalam akun TikTok @matanetizen1, memperlihatkan nakes laki-laki ini memiliki hobi dugem dan mabok. Hal itu sontak membuat warganet makin geram dengan tingkah salah satu oknum nakes tersebut.
Dikutip dari suara.com, postingan yang diunggah oleh akun TikTok tersebut tentunya membuat para warganet makin geram dan kebingungan.
Lantaran seorang tenaga kesehatan (nakes) namun berkelakuan layaknya bukan nakes sungguhan.
Beberapa warganet langsung menyinggung gaji yang dimiliki nakes.
“Spill gaji nakes,” tulis komentar warganet.
“Gaji nakes brp emg?,” komentar warganet lainnya.
Selain itu, dari viralnya video TikTok tersebut, warganet berbondong-bondong mencari tahu lebih dalam oknum nakes tersebut.
Bakal Disidang Etik?
Heboh soal tiga tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah menganggap remeh pasien BPJS. Lewat video yang diunggah di akun pribadi, tampak mereka bermalas-malasan melayani pasien BPJS ketimbang pasien umum.
Sontak hal ini membuat beberapa netizen geram. "Sangat tidak pantas tingkah laku mereka. Meremehkan orang yang pakai BPJS. Mereka sendiri kalau berobat pakai BPJS nggak ya?" komentar salah satu netizen.
"Kami staf Puskesmas Lambunu 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan teman sejawat tenaga kesehatan seluruh Indonesia," ucap ketiga oknum nakes dalam video permintaan maafnya.
"Khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, BPJS Kabupaten Parigi Moutong, dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasakan dirugikan karena video kami. Sebenarnya pelayanan Puskesmas Lambunu 2 tidak membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan video kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih," sambung dia.
Sebelumnya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ikut mengingatkan etik yang perlu dijunjung setiap perawat.Terlebih saat bermedia sosial, tenaga kesehatan menurut Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah wajib menyadari betul jejak digital tidak bisa hilang.
"Sedang ditelusuri apakah perawat atau anggota PPNI atau tidak, secara umum, nakes dapat menggunakan media sosial untuk kepentingan pelayanan terbaik bagi pasien misalnya untuk edukasi kesehatan kesehatan," pesan dia, saat dihubungi detikcom Sabtu (18/3/2023).
Ia menyayangkan jika nakes akhirnya kerap membuat konten yang tidak mementingkan etik dan norma sehingga memicu reaksi amarah sejumlah pihak. Lebih baik, saat berpraktik, tenaga kesehatan fokus melayani pasien, alih-alih membuat konten.
"Penting sekali nakes paham apakah yang ditulis atau dishare adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma, atau bertentangan dengan per UU-an," terang Harif.
"Sebaiknya nakes tidak menggunakan medsos untuk kepentingan pribadi saat bekerja," pungkas dia.
Lebih lanjut, Harif juga menekankan akan membahas kasus tersebut bersama Majelis Etik. "Saya sedang teruskan ke majelis etik untuk minta tanggapan dan telusuri yang punya akun," sebutnya.
Menyesal Setelah Viral
Ramainya di Tiktok, tiga tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Lambunu membuat video sindiran terhadap pelayanan pasien pengguna BPJS dengan non-BPJS. Dalam konten tersebut, ketiga nakes berjoget menunjukkan perbedaan dalam melayani pasien umum dengan pasien BPJS. Seolah-olah mereka malas menghadapi pasien pengguna BPJS.
Video ini diunggah melalui akun TikTok salah satu nakes tersebut bernama @rintobelike2. Kini, video sindiran tersebut telah dihapus. Ramainya video ini kemudian berujung permintaan maaf yang disampaikan oleh ketiga nakes tersebut melalui akun yang sama.
"Kami staf Puskesmas Lambunu 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Seluruh Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan teman sejawat tenaga kerja seluruh Indonesia, khususnya Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Parigi Moutong, dan masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan video kami," sebut ketiga staf tersebut, Sabtu (18/3).
Ketiga nakes mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak membeda-bedakan antara pasien umum dengan pasien non-BPJS.
"Sebenarnya pelayanan Puskesmas Lambunu 2 tidak membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas video kami," ucap mereka.
Reaksi Netizen
Video permintaan maaf mengundang reaksi dari para netizen. Mereka menyayangkan aksi tersebut dilakukan oleh para nakes. Ada pula yang mengatakan bahwa video tersebut adalah penggambaran realita di lapangan.
"'Melayani dengan setulus hati' hanyalah tulisan," ujar salah satu pengguna.
Banyak juga komentar yang tidak menerima permintaan maaf mereka dan meminta Kementerian Kesehatan untuk menindak tegas.
Viranya video ini di media sosial bahkan menjadikan kata BPJS sebagai trending topic di Twitter pada sabtu pagi. Di Twitter, dr Tirta melalui akunnya @tirta_cipeng menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
"Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pasien. Padahal banyak pasien terbantu karena bpjs ini. Karena penyakit yg dicover bpjs itu sangat buanyak. Iya. Bpjs belum sempurna. Masih perlu banyak perbaikan. Akan tetapi, bpjs sangat bermanfaat. So, Konten begini ga elok," tulisnya, seperti dilansir detik.com,Sabtu (18/3).
Komentar-komentar netizen bahkan merambat hingga ke aplikasi Google Maps. Terkini, Puskesmas Lambunu mendapat rating bintang satu dengan berbagai ulasan yang menyebut bahwa kelakuan staf mereka tidaklah baik.
Pakar IDI Angkat Bicara
Tak hanya masyarakat, konten ini juga membuat pakar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD, KHOM ikut berkomentar. Melalui akun Twitter-nya, dr Zubairi mengingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk tak pandang bulu ketika melayani pasien.
"Para teman sejawat saya yang mulia. Tolong jangan bedakan pasien BPJS dan pasien umum. Semua pasien itu sama-sama butuh bantuan. Saya memohon," tulis dr Zubairi, Sabtu (18/3/2023).
Asisten Deputi Komunikasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Ferdianto mengaku menyayangkan hal itu.
"Tentu kami menyayangkan adanya konten tersebut. Memberikan pelayanan kesehatan yang setara/tanpa diskriminasi kepada pasien JKN adalah salah satu komitmen kami. Dan komitmen tersebut betul-betul kami tegaskan saat bekerja sama dengan suatu fasilitas kesehatan," ucap Fardianto dikutip dari detikFinance, Sabtu (18/3/2023).
Sebagai upaya penindaklanjutan, pihak BPJS Kesehatan sudah menghubungi manajemen fasilitas kesehatan terkait agar kejadian yang sama tak terulang lagi nantinya.
"Kami juga mengharap dukungan dari pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk ikut mengimbau para tenaga kesehatan agar mengedepankan etika profesinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien, termasuk pasien JKN," lanjutnya.
Sesuai Realita di Lapangan?
Menyusulnya viral video tiga tenaga kesehatan diduga di Puskesmas Lambunu 2, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah membedakan pelayanannya terhadap pasien umum dan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ketiga nakes tersebut pun meminta maaf kepada publik atas video tersebut.
Dalam video yang beredar, terlihat ketiga nakes aktif, bahkan ceria dan tanggap menangani pasien umum. Namun, ketiganya justru tidak semangat dalam menangani dengan baik ketika ada pasien BPJS yang datang.
Dokter Tirta: Tidak Boleh Ada Diskriminasi
Banyak pihak yang menyayangkan sikap tersebut. Salah satu di antaranya yakni dokter Tirta Mandira Hudhi. Dokter Tirta menganggap video tersebut diskriminatif dan tidak elok.
Pasalnya, sudah seharusnya BPJS Kesehatan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pengobatan. BPJS Kesehatan juga menanggung beragam penyakit yang akan memudahkan para pasien jika menggunakannya.
"Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pasien. Padahal banyak pasien terbantu karena BPJS ini. Karena penyakit yang dicover BPJS itu sangat buanyak," ujar Dokter Tirta melalui Twitter pada Sabtu (18/3/2023).
Tak hanya menyoroti tingkah para tenaga kesehatan itu, Dokter Tirta juga mengharapkan BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan. Alasannya, layanan BPJS Kesehatan berbelit dan rumit sehingga menyulitkan masyarakat.
“BPJS butuh upgrade. Iya. Jelas! Terutama hubungan B2B dengan faskes, SOP yg lumayan njlimet, aplikasi yg slow respon Tapi apakah itu berarti BPJS ga penting? Oh jelas tidak! Banyak pasien bisa berobat , dan klaim dengan biaya minimal berkat BPJS,” tutupnya.
Disebut Sesuai Realita di Lapangan
Selain itu, tanggapan lain disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo yang menyebutkan itu adalah realita. Realita tersebut yakni masih banyak nakes yang tidak peduli pasien BPJS.
“Menyangkut video viral ini sebenarnya itulah bentuk realita masih ada (perlakuan) nakes kita yang tidak begitu care, tidak begitu mengorangkan, dalam tanda kutip kepada peserta BPJS," kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo kepada wartawan, seperti dilansir suara.com, Sabtu (18/3/2023).
Hal ini didukung munculnya protes setiap ada kenaikan iuran BPJS. Meski demikian, Rahmad juga menyayangkan dan mengecam tindakan ketiga tenaga kesehatan tersebut. Baginya, ketiganya pantas memperoleh sanksi. Teguran itu tak hanya untuk nakes tersebut tetapi juga puskesmas yang menaungi nakes tersebut.
Selain itu, akun BPJS Kesehatan RI juga menanggapi dengan meminta permohonan maaf jika ada ketidaksesuaian pelayanan kesehatan yang diberikan petugas medis dan paramedis di FKTP/FKRTL atau petugas BPJS Kesehatan.***