BENGKALIS (Surya24.com) - Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2022, Senin 31 Oktober 2022 pagi, di ruang rapat Zahari lantai II Bappeda Bengkalis.

“Terima kasih serta apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak, yang telah mengikuti rapat koordinasi. Karena rakor yang kita selenggarakan ini, bernilai penting dan strategis, agar kita dapat membangun sinergi dan kolaborasi guna mengambil langkah nyata dalam penghapusan kemiskinan di Negeri Junjungan ini, melalui gerakan bersama lintas sektor, dalam mendukung tercapainya target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024,”ujar Bupati Kasmarni.

Dan yang tak kalah pentingnya kata Kasmarni, rakor ini juga merupakan wujud nyata bersama dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang berisi penugasan dari presiden kepada 22 menteri, 6 pimpinan lembaga dan kepala daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis ini.

“Kita harus mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program serta kolaborasi multisektor di seluruh wilayah miskin ekstrim. Artinya, semua pihak harus bergerak cepat dan tepat,”tuturunya lagi.

Lanjut Bupati, berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis masih berkisar pada angka 3,19%, atau 19.922 jiwa dari  624.321 jiwa penduduk Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan. Oleh karenanya upaya penghapusan kemiskinan ini tidak hanya sekedar wacana, akan tetapi diperlukan percepatan dan inovasi serta peran dari semua pihak secara terintegrasi.

Untuk itu, agar langkah penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini menjadi lebih terarah, tersusun dan tepat sasaran, maka diminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang merupakan gabungan dari semua perangkat daerah, untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat.(rls)