JAKARTA (SURYA24.COM) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi sorotan usai adanya pemberian bantuan rehabilitasi rumah ke kader PDIP. Pasalnya bantuan ini dibarengi oleh bantuan oleh Baznas.

Keramaian ini diawali cuitan Ganjar di media sosial Twitter berbentuk tangkapan layar. Pada cuitannya, Ganjar menyebut bantuan diberikan dalam rangka menjelang HUT PDIP.

"Menjelang Ultah @PDI_Perjuangan ke 50 saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini yang pertama. Beliau ketua ranting PDI Perjuangan Desa Kepencar, Kretek, Wonosobo," cuit Ganjar.

Berdasarkan penelusuran detikcom, Sabtu (31/12/2022), cuitan yang diunggah pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 08.08 AM itu sudah tidak ada.

Dalam postingan itu terlihat Ganjar menyerahkan bantuan secara simbolis dengan papan bertuliskan nominal bantuan Rp 20 juta. Dalam papan itu tertulis bantuan berasal dari BAZNAS.

Kata PDIP

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah buka suara soal bantuan yang diberikan Ganjar itu. Dia mengatakan Ganjar memiliki kewajiban membantu masyarakat yang dipimpinnya.

"Dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa tengah, Pak Ganjar punya kewajiban untuk membantu masyarakat yang dipimpinnya," kata Basarah di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12).

Basarah menuturkan kader PDIP yang diberikan bantuan juga merupakan bagian dari masyarakat di wilayah yang dipimpin Ganjar. Basarah menyebut seharusnya Ganjar tahu bagaimana prosedur pemberian bantuan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

"Bahwa dari masyarakat yang dipimpinnya itu ada unsur-unsur pengurus PDI Perjuangan di Jawa Tengah maka unsur-unsur pengurus PDIP di Jawa Tengah itu juga bagian dari anggota masyarakat yang dipimpin oleh Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Nah mengenai bagaimana prosedur mekanisme pemberian bantuan, seharusnya Pak Ganjar tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," ujarnya.

Ganjar Angkat Bicara

Dilansir detikJateng, Sabtu (31/12), Ganjar menjelaskan bantuan rehabilitas untuk rumah kader PDIP memang awalnya diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun, saat berada di lokasi pemberian bantuan, Ganjar baru mengetahui jika Baznas turut hadir dan berniat membantu dengan nominal Rp 20 juta.

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar dalam keterangan tertulis.

Sebelum menyalurkan bantuan, Baznas telah mengecek dan pemberian bantuan tersebut tidak menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku. Ganjar mengatakan banyak pihak yang tak setuju dengan keterlibatan Baznas, maka dirinya setuju bantuan tersebut kembali ditarik.

"Ya saya yang perintahkan (bantuan-red) untuk ditarik (kembali-red)," ucap Ganjar.

Ganjar: Uang Belum Diberikan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Baznas menarik bantuannya kepada kader PDIP. Ganjar pun mengatakan hingga saat ini bantuan yang menjadi polemik memang belum cair.

"Ya saya yang perintahkan (bantuan) untuk ditarik," ucap Ganjar dalam keterangan tertulis, seperti dilansir detikJateng, Sabtu (31/12).

 

Dia menerangkan, selama ini Pemprov Jateng memang bekerja sama dengan Baznas dalam program pengentasan masyarakat miskin. Ganjar menyebut bantuan yang hendak diberikan untuk kader PDIP dapat dialihkan untuk warga lainnya.

"Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain," jelasnya.

Anwar Abbas Minta Baznas Diaudit

Pemberian bantuan Baznas ke kader PDIP menjadi polemik. Anwar Abbas meminta pemerintah mengaudit Baznas. Awalnya Anwar menyebut peruntukan zakat adalah buat orang dengan golongan fakir atau miskin, orang yang terlilit utang, dan benar-benar tidak mampu.

"Zakat sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk ashnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang dililit utang sehingga dia benar-benar telah menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya karena utang tersebut," kata Anwar, yang merupakan Wakil Ketua MUI, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12).

Lalu Anwar meminta pemerintah mengaudit Baznas dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini agar pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan.

"Untuk itu, supaya pengelolaan dana yang ada di Baznas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah, saya mengusulkan kepada pemerintah supaya memeriksa dan mengaudit Baznas dari tingkat pusat sampai daerah karena dikhawatirkan seperti kata-kata orang bijak 'di mana ada gula, di situ ada semut'," kata Anwar Abbas.***