Pelalawan (Surya24.com) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adakan kegiatan pendidikan budaya politik bagi partai politik dan masyarakat di Pelalawan, bertempat di Grand Hotel Pangkalan Kerinci, Senin (9/3/2020).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan akan berlansung selama dua hari kedepan yakni Selasa 8, sampai Rabu 9 Maret 2020, kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Pelalawan H. Zardewan.

Dalam kesempatan tersebut mantan Sekdakab Pelalawan menyampaikan dalam sambutannya berharap Pendidikan Politik memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik ditengah dinamika politik yang cendrung mengalami pasang surut.

" Jika pendidikan politik kita mapan, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik, stabilitas politik akan berpengaruh besar terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang tentunya ditunjuk untuk kesejahteraan masyarakat sebagai mana yang dicita - citakan," tuturnya. 

Tampak hadir mendampingi Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan H. Abdul Karim, yang didampingi oleh Kabid Polpum Leo Agusta beserta anggota, juga hadir Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Riau, Drs. H. Chairul Rizki MS, MP.

Sedangkan sebagai narasumber dalam kegiatan ini menghadirkan dua orang dosen dari fakultas ternama di Riau yakni, Saiman Pak Pahan Dosen Fisipol Universitas Riau dan Riki Zaputra dari Universitas Lancang Kuning.

Menurut Saiman Pak Pahan, ketika dikonfirmasi tentang peran pemerintah yakni langkah Kesbangpol Pelalawan mengenalkan pendidikan politik kemasyarakat menjelang pemilukada serentak Pelalawan tahun 2020 , beliau menilai melalui sosialisasi yang akan dilakukan  kesemua elemen masyarakat sudah tepat.

" Peran pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pemilukada itu sendiri, langkah Kesbangpol sudah tepat untuk melakukan sosialisasi politik yang aman, nyaman, dan damai, Kesbangpol harus mensosialisasi kesemua elemen mayarakat, seperti tokoh agama, paguyaban, ormas, yang mempunyai hak dalam pemilukada," terangnya.(jon)