DUMAI (Surya24.com) - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN) Ir Muhammad Hasbi menyebutkan disinyalir ada persekongkolan jahat antara pihak Eksekutif dan Legislatif. Sebab pihak eksekutif dan legislatif beralasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Dumai tahun 2020 sudah dibahas oleh Dewan dan pejabat sebelumnya termasuk mengatur ratusan paket pekerjaan.

" Mereka diduga melakukan pemupakatan jahat dan persekongkolan antara eksekutif dan legislatif bagaimana cara untuk menghabiskan anggaran bagi kepentingan mereka. Mereka beralasan kalau anggaran tahun 2020 ini sudah dibahas oleh dewan dan pejabat pemerintah sebelumnya, "ujar Hasbi,  Senin (16/3/2020).

Hasbi mengatakan, Ketua DPRD, Sekwan dan pejabat pemerintahan juga harus bertanggungjawab mengenai apa yang terjadi saat ini. " Menurut saya sebaiknya Ketua DPRD Dumai diganti. Karena banyak persoalan tidak dipahami. Ditambah lagi permasalahan ditengah masyarakat diabaikan begitu saja bahkan tidak direspon. Jika ada permasalahan ditengah masyarakat Mereka membuat alasan dinas luar kota dan sebagainya, " kata Hasbi.

Sementara itu, Prapto Sucahyo salah seorang mantan anggota DPRD Dumai pada pertemuan dengan sejumlah media menegaskan kalau ada keterangan dari mereka baik pihak eksekutif dan legislatif yang mengatakan anggaran sudah dibahas dewan atau pejabat sebelumnya itu menjadi penyakit.

" Pembahasan anggaran oleh Dewan dan pejabat yang lama sudah tak berlaku lagi. Jadi kalau begitu kapan APBD Dumai dibahas. Mungkin saja pembahasan secara gelondongan. Harusnya dasar APBD itu mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Mereka harus menghitung berapa plafon anggarannya, " ujar Cahyo.

Cahyo menegaskan, Sekda juga salah, karena Sekda kapisitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kalau dibiarkan ini juga melanggar aturan. " Saya dengar Dewan dan Sekda bilang APBD 2020 dibahas sebelum mereka menjabat. Ketua DPRD Dumai, Agus Purwanto kan pernah menjabat jadi dewan satu periode dan ini harus disikapi, jangan ada permasalahan diam. Mereka selalu mengorbankan dewan dan pejabat lama. Dewan lama dan pejabat lama jadi kambing hitam, " sebut Cahyo.

Data yang dihimpun pelantikan 30 anggota DPRD Dumai masa bakti 2019-2024 dilaksanakan, Selasa 03 September 2019. Sedangkan pelantikan Herdi Salioso sebagai Sektretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Definitif pada Selasa malam 29 Oktober 2019. Sementara Pengesahan APBD dilaksanakan Selasa 26 November 2019.

" Jadi baik Sekda dan DPRD Dumai pada saat APBD Dumai disahkan mereka semua sudah menjabat. Jadi jangan beralasan APBD sudah dibahas oleh dewan atau pejabat sebelumnya, "pungkas Cahyo. (cu)