JAKARTA (Surya24.com) - Presiden Jokowi saat menyinggung Pilpres 2024 adalah jatah kemenangan Prabowo Subianto/Repro Bahasa "2024 jatahnya Pak Prabowo" yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara HUT Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin sore kemarin (7/11) harus diwanti-wanti.

Hal tersebut disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/11).

 

Menurutnya, pernyataan Jokowi seolah memberikan jaminan Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Namun ia memandang perlu bahasa politik itu diwanti-wanti sang Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Saya pikir haru berhati-hati. Jangan sampai Prabowo diberikan harapan palsu oleh Jokowi," ujar Jerry.

Doktor ilmu komunikasi politik jebolan America Global University ini menyarankan Prabowo untuk tidak terlena dengan bahasa politik Jokowi tersebut.

Pasalnya, dia meyakini persoalan kemenangan bukan ditentukan oleh dukungan elite yang notabene tak memiliki power di partai politik (parpol), tetapi pada strategi utama sang calon presiden (capres) untuk ke depannya.

"Sebetulnya jika Prabowo menjadi antitesa Jokowi harapan menang terbuka lebar. Tapi kalau masih memakai grand strategy pembangunan ala Jokowi bakal tersingkir," tuturnya.

Maka dari itu, Jerry mendorong Prabowo untuk mendesain strategi politik yang lebih ciamik daripada strategi politik Jokowi menjalankan pemerintahan.

Salah satu cara yang disarankannya, adalah mengadopsi pola pembangunan yang pernah dilakukan Presiden kedua RI, Soeharto.

"Lebih baik Prabowo adopsi pola Repelita dan Pelita ala Soeharto. Itu justru planning atau perencanaan mapan," demikian Jerry.

Inginkan Presiden Punya Istri

 

Sementara itu mayoritas pemilih perempuan menginginkan presiden dan wakil presiden memiliki istri atau sudah berkeluarga.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Warna Institute dengan melibatkan 2.400 responden yang tersebar secara proposional berdasarkan jumlah pemilih kaum perempuan dalam DPT 2019 di 478 Kabupaten/Kota di Indonesia.

"Dari 2.400 pemilih perempuan sebanyak 48,2 persen menginginkan presiden dan wakil presiden memiliki istri atau sudah berkeluarga," ujar Direktur Eksekutif Warna Institute, Kristin Ervina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/11).

Sementara itu kata Kristin, sebanyak 39,2 persen pemilih perempuan tidak mempermasalahkan presiden dan wakil presiden yang belum beristri atau pernah berkeluarga.

"Sementara sisanya 12,6 persen tidak masalah untuk kedua-duanya," katanya dilansir rmol.com.

Selain itu Kristin menjelaskan, dari 2.400 pemilih perempuan, sebanyak 27,2 persen menginginkan presiden setelah Jokowi berasal dari kaum perempuan. Dan sebanyak 72,8 persen tidak mempersoalkan presiden dari kaum perempuan atau laki-laki.

Responden dalam penelitian ini adalah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Pengumpulan data

dengan menyebarkan sebanyak 2.400 kuisioner yang dilakukan selama 14 hari sejak 13-27 Oktober 2022.

Semua responden adalah berjenis kelamin perempuan dengan hasil penelitian survei memiliki margin of erorr kurang lebih 2,02 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.***