JAKARTA (SURYA24.COM)  - Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan mengaku pernah ditawari posisi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Anies berkata tawaran itu disampaikan menjelang Pilpres 2019. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab isu tak bisa nyapres karena perjanjian politik dengan Prabowo.

"Ketika di tahun 2018, saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo," kata Anies dalam program Friends of Merry Riana di kanal YouTube Merry Riana, Jumat (10/2). CNNIndonesia.com telah mendapat izin dari tim Merry Riana untuk mengutip wawancara itu.

Dia melanjutkan, "Saya sampaikan juga kepada beliau, 'Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya. Ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama lima tahun'".

Anies menyampaikan punya komitmen menuntaskan pekerjaan di Jakarta. Dia berkata telah membuat janji politik dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk pembangunan Jakarta.

Menurutnya, tak mungkin meninggalkan janji-janji itu. Ia khawatir kelompok-kelompok tersebut justru tak percaya demokrasi lagi bila ditinggalkan.

"Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka kalau setelah satu tahun saya pergi? Kemudian, nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu, begitu saja meninggalkan," ujar Anies.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian antara Anies, Prabowo Subianto, dengan dirinya.

Sandi enggan mengungkap isi perjanjian itu. Namun, berbagai spekulasi muncul di publik. Perjanjian itu dikaitkan dengan kabar Anies tak boleh nyapres selama Prabowo mencalonkan diri.

Isu berkembang ke persoalan utang dana kampanye pilkada. Anies disebut utang Rp50 miliar kepada Sandi. Namun, Anies membantah kabar tersebut.

Punya Niat Nyapres dari Gerindra

Kisah pengkhianatan terhadap Prabowo Subianto kembali menyeruak jelang Pilpres 2024. Kisah ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 lalu, di mana Prabowo ditikung oleh orang yang didukungnya dalam pilkada DKI Jakarta.

 

Namun di tengah cerita pengkhianatan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat, Rachland Nashidik mengungkap kisah menarik jelang Pilpres 2019 lalu. Tepatnya di saat partai-partai sedang aktif mencari kawan koalisi.

Pada suatu sore, Rachland mengaku hadir dalam pertemuan tertutup di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Dia bersama tim bertemu dengan pihak-pihak yang mengaku menjadi wakil dari Sandiaga Uno.

“Ini beberapa bulan menuju pendaftaran Capres-Cawapres, jadi harusnya masih di tahun 2018. Pilpres berlangsung pada April 2019,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (11/2).

Dikutip dari rmol.id, cerita ini menarik lantaran dalam pertemuan itu yang menjadi isu penting adalah perihal niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Bagi Rachland, niatan tersebut merupakan informasi yang dahsyat.

“Bukankah komunike resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai Calon Presiden? Apa ini? Internal power struggle?” tuturnya keheranan.

Meski demikian, Rachland memastikan Demokrat tidak mau terlibat dalam gejolak internal partai lain. Demokrat hormati kedaulatan partai itu sendiri untuk menyelesaikan.

“Lagi pula, Sandiaga mau dongkel Prabowo? Wow. Kalau pun benar, purnawirawan Letnan Jenderal TNI Prabowo pasti tak akan tinggal diam,” sambungnya.

Terlepas dari itu, Rachland bersama tim merasa tidak enak hati saat ditanya kemungkinan dukungan pada rencana Sandiaga. Demokrat akhirnya memilih pasif dengan pertimbangan, menghormati kerjasama Gerindra tapi masih menunggu keputusan resmi pencapresan dari partai tersebut.

Padappertemuan selanjutnya yang terjadi dua bulan kemudian, Sandiaga datang sendirian dan meminta cerita lama tersebut dikubur. Dia merasa Prabowo sudah sangat kuat, terlebih setelah mendapat dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kita tahu apa kemudian terjadi. Partai Gerindra mengusung Prabowo Calon Presiden. Adapun Sandiaga: ia jadi Calon Wakil Presiden. Kok bisa? Padahal, mereka berdua kader dari partai yang sama. Kenapa partai anggota koalisi rela lepas haknya? Cuma Sandiaga yang tahu resepnya,” tutupnya.***