JAKARTA (SURYA24.COM) Lembaga riset internasional, Asian Development Bank (ADB) mengungkap ada 22 juta rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan kronis pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun di tengah penderitaan rakyat tersebut, banyak pejabat negara yang secara terang-terangan malah menggasak uang rakyat. Seperti skandal ratusan triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan.

Menyikapi kondisi miris ini, aktivis pergerakan Jumhur Hidayat mengajak seluruh rakyat untuk tidak diam dan terus berjuang melawan kezaliman.

"Lapar yang dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa itu waktunya terbatas dan jelas diketahui, yaitu saat waktu Maghrib tiba. Sedangkan lapar yang dirasakan oleh kaum fakir miskin itu waktunya tak terbatas," kata Jumhur lewat keterangan tertulisnya, seperti dilansir rmol.id, Minggu (26/3).

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu melanjutkan, kelaparan yang dirasakan kaum papa bisa terjadi beratus-ratus waktu Maghrib. Bahkan sampai ruhnya terlepas dari badan.

"Sekali lagi camkanlah ini, agar kita tetap sadar untuk terus melawan kepada rezim despotik sekarang ini," tegasnya.

"22 juta orang kelaparan kronis sementara uang rakyat ratusan triliun bahkan ribuan triliun digasak oleh setan-setan pejabat negara, oligarki, birokrasi, politisi busuk dan juga profesional maling hingga tak berbekas bahkan jejaknya pun mau dihapus," pungkas Jumhur. 

Gagal Urus Masyarakat Miskin

Kabar mengejutkan datang dari salah satu lembaga riset internasional, Asian Development Bank (ADB) tentang kondisi kemakmuran masyarakat Indonesia.

ADB mengungkapkan jika ada sebanyak 22 juta rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan kronis pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi kondisi tersebut, pengamat politik, Rocky Gerung berujar jika laporan yang dibuat oleh ADB menandakan bahwa Indonesia dalam keadaan yang mengkhawatirkan.

"Artinya itu riset yangs erius karena menyangkut kalkulasi dari lembaga-lembaga donor untuk mengambil risiko membantu Indonesia. Jadi keadan ini betul-betul mengkhawatirkan kita karena pemerintah terus mengatakan ini terkendali dan kemakmuran ada," kata Rocky Gerung.

Namun, menurut Rocky Gerung, pernyataan yang diberikan oleh pemerintah kontras dengan kondisi yang ada di lapangan.

Bahkan, ada kemungkinan jika ada penambahan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan kronis dengan adanya pandemi Covid-19 mengingat ADB melakukan riset pada satu tahun sebelumnya.

"Itu pasti data setahun atau dua tahun lalu karena begitu riset ADB. Kita bikin saja kalkulasi saat ini setelah adanya Covid-19, harga naik, dan bahan pokok tidak bisa dicapai oleh keluarga miskin. Jadi mungkin seali sudah dua kali lipat," ujar Rocky Gerung.

Menyoroti laporan ADB yang menyatakan 22 juta masyarakat di Indonesia mengalami kelaparan kronis, Rocky Gerung menyebut jika pemerintah telah gagal dalam memelihara negara.

"Itu adalah standar untuk mengevaluasi pemerintah, bahwa gagal untuk memberi makan pada rakyat. Sebanyak 22 juta rakyat itu menerangkan bahwa Presiden Jokowi gagal melaksanakan perintah konstitusi, yaitu menyejahterakan rakyat dan memelihara orang miskin," ucap Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.***