JAKARTA (SURYA24.COM)- Kualitas kepemimpinan Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan sebagai bakal Capres masih jauh dibandingkan Presiden Joko Widodo.

Demikian diungkap Ekonom Senior Rizal Ramli seperti dikutip redaksi saat menjadi narasumber dalam salah satu diskusi virtual, seperti dilansir rmol.id, Minggu (2/7).

"Saya terhadap Pak Jokowi ada angkat topinya karena dia punya mimpi. Sebagian mimpinya benar, sebagian mimpinya masih ngelindur atau bisikan dari orang-orang yang punya kepentingan," kata Rizal Ramli.

Sementara Ganjar, dinilai Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Gus Dur itu tidak punya mimpi yang jelas tentang masa depan Indonesia.

Rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah belum cukup mendongkrak karena dinilai gagal mengatasi isu kemiskinan di level provinsi. Selain itu stempel petugas partai yang tersemat pada Ganjar tidak mengesankan strong leader.

"Maka tugas kita yang intelek dan lebih terdidik untuk mendidik rakyat kita bahwa kita sudah kapok dengan pola kepemimpinan 10 tahun pencitraan," tandas Rizal Ramli. 

Mirip Drakor

Dibagian lain, dikutip dari rmol.id, gaya berpolitik Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan dinilai ekonom senior DR. Rizal Ramli mirip drakor alias drama Korea.

Menurut Rizal Ramli, dalam model pencapresan drakor semua telah ditentukan. Mulai dari skenario dan hingga kecurangan.

“Hasilnya pun sudah bisa ditebak, tidak akan membawa kemajuan bagi Indonesia," kata Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Gus Dur itu saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (2/7).

Blusukan Ganjar di wilayah Jakarta beberapa waktu lalu pun tak lepas dari sorotan Rizal Ramli. Strategi pencitraan Ganjar ini dapat dilihat saat anak buah Megawati Soekarnoputri itu menelpon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Kepada Heru, Ganjar dengan menyampaikan keluh kesah pedagang Pasar Warakas, Jakarta Utara. Padahal Ganjar bukan dalam kapasitas atasan Heru, juga bukan warga DKI Jakarta.

Di satu sisi, Rizal Ramli merasa heran dengan Ganjar yang sibuk cawe-cawe di DKI Jakarta. Pasalnya, di Jawa Tengah sendiri, prestasi kader banteng itu terbilang minim dan masih banyak rakyat yang miskin.

"Saya memahami dalam model pemilu drakor ini yang penting itu masuk media. Yang penting itu kelihatan merakyat lalu dikutip," sindir Mantan Menko Kemaritiman ini.

Dibiayai Rakyat sebagai Gubernur Jateng, Bukan Capres!

Dibagian lain dikutip dari rmol.id,  Bakal calon presiden (Bacapres) berstatus pejabat negara, rentan konflik kepentingan. Kegiatan yang dilakukan bisa bias. Apakah tugas negara, atau demi pencapresan?

Hal ini ditegaskan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (2/7).

"Jangan lupa rakyat melalui pajaknya membiayai mereka (pejabat negara). Jadi Ganjar dibiayai sebagai Gubernur Jawa Tengah bukan di biayai sebagai capres, pun Prabowo dibiayai sebagai Menteri Pertahanan bukan sebagai capres," kata Refly.

Sosok yang akrab disapa RH itu mewanti-wanti, pejabat negara untuk fokus menunaikan tugasnya. Jangan malah sibuk cawe-cawe politik seperti yang dilakukan Ganjar beberapa waktu lalu di Jakarta.

Strategi pencitraan Ganjar ini dapat dilihat saat anak buah Megawati Soekarnoputri itu menelpon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Kepada Heru, Ganjar dengan menyampaikan keluh kesah pedagang Pasar Warakas, Jakarta Utara. Padahal Ganjar bukan dalam kapasitas atasan Heru, juga bukan warga DKI Jakarta.

"Ganjar standingnya apa? kalau dia standingnya adalah Gubernur Jawa Tengah ya nggak boleh dong. sesama bis kota kan dilarang saling mendahului," sindir RH. ***