RIAU (Surya24.Com)- DPRD Provinsi Riau Menggelar Rapat paripurna yang beragendakan penyampaian tentang pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2019, Senen (20/07/20) di ruang rapat paripurna DPRD Riau.

Sidang paripurna dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Riau H. Zukri, dan didampingi Sekretaris Dewan Muflihun, serta turut hadir Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution didampingi Forkopimda Provinsi Riau dan Anggota DPRD Riau Lainnya.

Seluruh fraksi masing-masing perwakilan fraksi membacakan pandangan umumnya masing-masing, dan secara umum seluruh fraksi mengapresiasi kinerja Pemprov Riau atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) beberapa waktu lalu.

Namun ada yang mengharukan pada saat penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, Almainis, S.Pdi Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan merasa sedih dan Fraksi Merasa Kecewa, karena Perhatian Pemprov Riau kepada Para Legiun Veteran Jauh dari batas kewajaran,

"Masak para pejuang Kemerdekaan yang Bersusah payah Menjadi Pejuang Kemerdekaan dihargai Rp. 1 jt/org/tahun Oleh Pemprov Riau", kekecewaan fraksi PDI Perjuangan diungkapkan oleh Almainis sesaat setelah membacakan dan menyerahkan Pandangan Umum Fraksi.

ini salah satu pointer pandangan Fraksi PDI Perjuangan Riau :
7.    Terkait Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, kami ingin menyampaikan hal – hal sebagai berikut

a.    Keberpihakan Pemprov kepada Kelompok Masyarakat di Bidang Keagamaan  mesti dipertanyakan terutama perhatian kepada Rumah Ibadah, Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan Bantuan Hibah Uang pada tahun anggaran 2019 hanya diterima oleh 2 Masjid selain Masjid Raya An-Nur, kita tau bahwa Riau sebagai pusat Budaya Melayu yang sangat erat kaitannya dengan Masjid sebagai pusat kegiatan dan peradaban tentu memiliki ribuan Masjid yang membutuhkan kehadiran Pemerintah Provinsi sebagai Stimulan dalam pembanguan rumah ibadah ini, jika ada regulasi lain yang menghambat terkait bantuan Hibah ini perlu kiranya dicarikan jalan keluar, untuk itu Kami meminta penjelasan.

b.    Pada Belanja Bantuan Sosial khususnya bantuan sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga atau Masyarakat dari jumlah realisasi Rp. 11,2 Milyar, Fraksi PDI Perjuangan sangat merasa prihatin dengan jumlah besaran bantuan yang diterima oleh individu Anggota Perintis Kemerdekaan, sangat tidak layak rasanya kami sampaikan Besaran Angka ini di hadapan Sidang Paripurna yang terhormat ini,  Kami menilai sebagai Para Perintis dan Legiun Pejuang Kemerdekaan tidak sepantasnya Pemprov mengalokasikan bantuan yang dirasa sangat tidak rasional dengan pengorbanan, perjuangan dan jasa yang telah mereka berikan, jika tidak ada ketentuan – ketentuan lain yang menjadi penghalang Fraksi PDI Perjuangan meminta agar ke depannya lebih ditingkatkan lagi jumlah dan realisasinya sekaligus kami meminta penjelasannya terkait hal ini.

Ketua Fraksi H. Syafaruddin Poti, SH saat di Konfirmasi Membenarkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau terkait Pelaksanaan APBD 2019.

"Selain rendahnya realisasi PAD, kita juga menyayangkan Minimnya Bantuan Pemprov kepada Rumah Ibadah pada tahun 2019, masak hanya 2 Masjid yang dibantu padahal Masjid di tanah melayu ini Ribuan loh, selain daripada itu ok lah, namun ini sangat disayangkan dan sangat tidak wajar.. Ujarnya.(hasbi)