JAKARTA (SURYA24.COM)-  Ketersediaan gas LPG 3 kg langka di sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo diminta menegur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Permintaan itu terlontar dari anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurutnya, presiden harus turun tangan karena masalah ini mulai meresahkan masyarakat. Teguran itu penting agar Erick Thohir fokus menyelesaikan masalah kelangkaan gas melon ini.

"Ingatkan Erick jangan terlalu asyik mengurus sepak bola dan polemik rumput JIS sehingga tugas utama sebagai Menteri BUMN terbengkalai. Akibatnya masyarakat susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari," kata Mulyanto kepada wartawan, seperti dilansir Kantor Berita Politik rmol.idRabu  (26/7).

Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan Presiden tidak boleh buang badan terhadap masalah ini. Apalagi, terkesan melempar tanggung-jawab kepada bawahan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mendesak Pemerintah segera menata pengelolaan gas LPG 3 kilogram ini dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya sejak puncaknya di awal tahun 2022, harusnya harga LPG di Indonesia juga sudah ikut turun. 

"Tetapi yang terjadi di kita justru sebaliknya, terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan harganya juga melejit," sesal Mulyanto menutup.

Mulyanto mengaku mendapat laporan terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram di berbagai daerah seperti Balikpapan, Makasar, Banyuwangi, Sumatera Barat dan lainnya.

Mulyanto menambahkan bahwa memang ada penumbuhan permintaan pasca pandemi Covid-19.  Namun diperkirakan over kuota tersebut tidak lebih dari 2,7 persen atau kekurangan sebesar 0.3 juta ton LPG 3 kg.

Artinya over kuota tidak banyak dan uang subsidi lebih. Semestinya gas LPG 3 kilogram tidak langka dan bahkan turun harga.

Di sisi lain Mulyanto menambahkan, dari hasil prognosa Pertamina, biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 (dengan memperhitungkan biaya over kuota) dapat dihemat sebesar Rp 32.4, karena penurunan harga LPG dunia tersebut.

Warga Tak Bisa Memasak

Sementara itu mengutip cnnindonesia.com, sejumlah warga Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengeluh sulit mendapatkan LPG 3 kg alias elpiji melon. Pasalnya, semua pangkalan maupun kedai pengecer yang biasa menjual gas subsidi pemerintah itu sudah beberapa hari mengalami kekosongan.

Yudi, warga Kecamatan Medan Timur, mengaku sudah keliling mencari gas LPG ukuran 3 kg. Namun, tak ada satupun kios atau pangkalan yang menjual gas subsidi tersebut.

"Barusan saya keliling Medan Perjuangan, Medan Barat dan Medan Timur. Tapi nggak ada satupun yang punya LPG 3 kg. Rata-rata menyebut sudah kosong sejak Kamis kemarin. Bahkan SPBU Coco di HM Yamin juga kosong," kata Yudi, Senin (24/7).

Elita, warga Kecamatan Medan Denai, juga mengalami hal yang sama. Ia sudah keliling mencari kedai maupun pangkalan yang masih memiliki stok gas melon tersebut. Akan tetapi tak ada satupun yang menjual LPG 3 kg.

"Saya sudah dua hari keliling ke beberapa pangkalan yang ada di Kecamatan Medan Denai. Bahkan saya mencari gas melon ke Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, hingga ke kedai-kedai kecil semuanya kosong," ujar Elita.

Karena kondisi tersebut, Elita mengungkapkan sudah dua hari tidak memasak lantaran gas LPG 3 kg di rumahnya sudah habis. Ibu rumah tangga inipun terpaksa membeli nasi bungkus untuk keluarganya.

"Sudah capek kali keliling tapi gak ada gas LPG 3 kg. Kalaupun memang ada dengan harga mahal, enggak apa lah, yang penting kami bisa masak, soalnya sudah dua hari kami enggak masak, cuma beli nasi bungkus aja," ungkapnya.

Sementara itu, Wandi yang tinggal di Kecamatan Medan Perjuangan mengaku sudah tiga hari elpiji melon sulit didapatkan di tempatnya. Kalaupun ada harganya melambung jadi Rp30 ribu per tabung. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kg hanya Rp18 ribu per tabung.

"Terpaksalah kami beli juga, itu pun stoknya enggak banyak," ujarnya.

Di sisi lain, Iwan salah seorang penjaga pangkalan gas di Kecamatan Medan Denai mengaku jatah mereka dikurangi dari biasanya mendapat 250 tabung, kini menjadi jadi 100 tabung.

"Datang 100 tabung, orang yang datang cari gas sampai 200 orang, langsung habis lah hitungan jam," ungkapnya.

Terpisah, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Susanto August Satria mengklaim penyaluran LPG 3 Kg meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya.

"Tren penyaluran LPG 3 Kg menunjukkan kenaikan di mana hingga Juni 2023 penyaluran LPG 3 kg wilayah Sumut di angka 180.907 MT dibandingkan dengan penyaluran Januari - Juni 2022 sebesar 175.498 MT," sebutnya.

Bahkan, penyaluran LPG 3 Kg sudah over kuota sekitar 3 persen dari yang ditentukan pemerintah. Untuk mengatasi kelangkaan, maka akan diterapkan subsidi tepat LPG 3 Kg.

"Kami mendapat keluhan bahwa masyarakat sulit mendapatkan LPG 3 Kg. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut dan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, akan diterapkan subsidi tepat LPG 3 Kg," terangnya.

Menurut Satria, tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah registrasi dan verifikasi pangkalan untuk implementasi program subsidi tepat LPG 3 Kg. Tahapan registrasi sudah berlangsung sejak pertengahan Juli 2023 dan ditargetkan selesai di akhir Juli 2023.

"Hingga saat ini di wilayah Sumatera Utara sudah mencapai 70 persen dari 13 ribu pangkalan sudah registrasi dan 30 Juli target 100 persen. Proses registrasi mencakup update lokasi pangkalan (geo tagging) dan sarana yang dimiliki pangkalan," urainya.

Satria mengakui selama ini penggunaan LPG tabung 3 kg banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu dengan subsidi tepat LPG 3 Kg, akan menerapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi dengan data keluarga penerima manfaat yang berasal dari pemerintahan.

"Dengan adanya upaya ini, tujuannya agar penyaluran LPG 3 Kg dapat tepat sasaran bagi masyarakat miskin," paparnya

Menurut Satria, di wilayah Sumut dan provinsi lainnya masih banyak ditemukan sektor usaha menengah ke atas, peternakan dan jasa yang menggunakan LPG 3 kg.

"Pada pekan ini akan dilaksanakan pertemuan dengan Pemerintah daerah terkait koordinasi sistem pembelian LPG 3 Kg dengan subsidi tepat. Kami bersinergi dengan pemerintah setempat agar melakukan pengawasan terkait penyaluran LPG 3 Kg, dengan melakukan sidak-sidak ke sektor-sektor usaha yang tidak berhak mendapatkan LPG 3 Kg," bebernya.***