BENGKALIS (Surya24.com)  — Terkait aksi yang dilakukan oleh beberapa orang oknum HMI Badko Riau-Kepri di depan Kejati Riau pada hari Senin (11/01/2021), mengenai isu mosi tidak percaya terhadap KPK dalam penanganan kasus di Bengkalis. 

Kita ketahui kaum intelektual sekelas organisasi HMI sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku. Oknum yang mendemo Bupati Bengkalis terpilih Kasmarni S.Sos MMP meragukan kapasitas sekelas KPK?

Ini sangat membingungkan. Aksi demo tersebut menuai kritikan dan protes dari ketua umum IPMKB “Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis Rangga Saputra. Rangga menyebutkan hal ini disebabkan karena tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi demo HMI Badko Riau-Kepri terkesan dipaksakan dan seolah-olah  mengintervensi pihak penegak hukum.

Rangga yang juga merupakan salah satu kader HMI menyayangkan aksi yang dilakukan oleh oknum dengan membawa nama HMI Badko Riau-Kepri. Selain itu Rangga Saputra juga menambahkan, bahwa aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan membawa organisasi HMI ini diduga sarat akan adanya unsur kepentingan tertentu dan nantinya terkesan politis bahkan bisa membuat kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Bengkalis. 

“Sebagai kader HMI sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga nama baik HMI kepermukaan publik, karena setiap isu yang kita sampaikan tentunya menjadi sorotan dan perhatian bagi publik. Saya khawatir bila isu yang disampaikan kawan-kawan HMI Badko Riau-Kepri yang aksi kemarin menjadi blunder dan berdampak pada nama baik organisasi HMI sendiri,” terangnya.

Ditambahkan oleh Riki Prayogi selaku Sekjen IPMKB yang juga Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UNRI, Riki menyampaikan sebagai mahasiswa yang terdidik secara intelektual dan moral harusnya rekan-rekan oknum yang mengaku atas nama Badko HMI harusnya menjaga stabilitas di tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa baiknya menjadi penyejuk di tengah masyarakat bukan malah menjadi api dalam sekam karna saat ini masih dalam kondisi pasca pilkada apalagi sampai mendeskreditkan lembaga sekelas KPK. Hal ini juga merupakan bagian dari control social  mahasiswa di tengah masyarakat agar terciptanya keteraturan sosial.
Riki juga berharap kepada PB HMI untuk mengevaluasi BADKO yg dinilai memanfaatkan organisasi untuk kepentingan semata.

“Saya berharap PB HMI untuk bisa mengevaluasi Badko Riau-Kepri ini. Sejauh ini saya mencermati terkait program kegiatan kepengurusan BADKO tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan sebagai kader HMI. Jadi benahi dulu fundamental Badko HMI dari pada mengurusi hal-hal yang bisa membuat nama baik organisasi HMI buruk kepermukaan publik,” pungkasnya. (leo)