INFOTORIAL DPRD DUMAI

DPRD Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Atas LKPJ Wako Dumai Anggaran 2020

DUMAI (Surya24.com) - Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang lalu, Walikota Dumai telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020. Maka sebagai kelanjutan dari LKPJ tersebut DPRD Dumai melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2020 tersebut.

Rapat Paripurna itu diadakan, Kamis (15/4/2021)  di ruang rapat DPRD Dumai, jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Dumai, Bahari.

" Kami akan berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2020 secara bergantian, "ujar Wakil Ketua DPRD Dumai, Bahari.

Setelah itu, Wakil Ketua DPRD Dumai, Bahari memberi kesempatan pertama untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi kepada Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Mara Hamdan Harahap, SH.

Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disampaikan oleh Tahjudin Effendi. Fraksi PKS memberi pandangan secara umum terkait Penyampaian LKPJ wako Dumai terhadap target yang tidak tercapai dan meminta SKPD yang membawahi Bidang tersebut agar dievaluasi.

" Pemko Dumai dengan Walikota baru saat ini agar dapat membawa perubahan yang lebih baik. Kami menyampaikan pandangan dari sektor parkir pendapatan masih kurang. Padahal sebagaimana kita ketahui banyak lahan parkir di Kota Dumai. Dan pihak pengelola sudah menyetor ke instansi terkait. Pertanyaan kita kemana dana tersebut, " tegas Tahjuddin Effendi.

Selain itu, kata Tahjuddin, pendapatan BUMD juga tidak memenuhi target. Pendapatan perusahaan milik daerah itu hanya terealisasi target sebesar 47 persen. Fraksi PKS berharap BUMD harus dapat menggarap bidang-bidang lainnya agar menambah PAD Dumai.

Sementara Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan oleh Marihot Sitorus juga menyoroti dana retribusi belum terealisasi. " Selain dana retribusi belum terealisasi, program Air bersih juga masih belum terealisasi. Masalah banjir juga belum teratasi, baik banjir akibat air pasang dari laut maupun banjir disebabkan air hujan. Kami berharap Pemko Dumai dapat membenahi masalah tersebut. Dan program UMKM juga belum maksimal, "kata Marihot.

Fraksi Nasdem disampaikan Jem Harahap mengatakan, LKPJ akhir tahun 2020 dapat menjadi barometer program tahun berikutnya. " Pemko Dumai tentunya tidak berharap dari APBD saja tapi ada sumber dari PAD Dumai. Saat ini kita melihat masih jauh dari harapan. Kita juga melihat pembangunan di daerah pinggiran kota masih tertinggal, " sebutnya.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) disampaikan oleh Edison, SH diantaranya menyoroti mengenai Terminal Barang, Pasar Kelakap Tujuh akses keluar masuk yang belum diatur secara baik dan juga bidang olahraga.

" Kami juga berharap ada Iven olahraga yang membuat prestasi anak Dumai dapat dikembangkan. Kami berharap kiranya Pemko Dumai dapat menempatkan orang-orang pada bidangnya, " katanya.

Setelah itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disampaikan oleh Hasan, menginginkan Pemko Dumai dapat menjalankan program-program yang sudah dicanangkan.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disampaikan oleh, Yuhandri, SP dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh H. Syafrizal Nurdin, SE, mengatakan hal yang sama, yakni rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD dan jajaran, Walikota Dumai diwakil Sekda, perwakilan SKPD, Kodim 0320, Lanal, Kejaksaan, Polres, TNI AU, KPUD, Bawaslu Dumai, serta Den POM Dumai. Selain itu, dihari juga oleh Assisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Badan/Camat se Kota Dumai, dan LAMR Kota Dumai. (Inf/DPRD Dumai)


Tulis Komentar