JAKARTA(SURYA24.COM) - Pelaksanaan Pemilu 2024 dipastikan tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu bahwa pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan KPU RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

“Pemilu dilakukan hari Rabu 14 Februari dengan masa kampanye 75 hari dan Pilkada dilaksanakan Rabu 27 November 2024,” kata Tito.

Atas dasar itu, Tito menegaskan bahwa tidak ada agenda lain selain pada Februari 2024 mendatang selain Pemilu.

Dikutip dari rmol.id, mantan Kapolri ini menambahkan, pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai yang telah dijadwalkan dan ditetapkan. Termasuk mengenai persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Pemilu 2024 nanti.

“Perppu 1/2022 tentang UU 7/2017. Lalu dibentuk panitia antar kementerian. Tanpa adanya Perppu ini disyaratkan semua parpol harus punya pengurusan dan kantor di semua provinsi termasuk DOB,” tandasnya.

Ingin Jokowi Celaka

Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1)/RMOL

Kemunculan isu penundaan pemilu yang dituding sebagai upaya mempertahankan rezim saat ini, dianggap sebagai agenda kelompok oligarki untuk membuat nama kepala pemerintahan menjadi buruk.

Hal tersebut disampaikan Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1).

"Ada oligarki di kekuasaan yang berharap betul Pak Jokowi celaka secara konstitusi. Ini berbahaya," ujar Tendry.

Dugaan tersebut, menurut Tendry juga telah diendus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mana terlihat dari pesan politik tersirat dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (10/1).

"Melihat ini, ibu Mega mengingatkan 'hei hati-hati" karena Bu Mega bicara selalu menggunakan historik, empirik," tuturnya.

Dalam bahasa "ngapusi" (bohong) yang disampaikan Megawati dalam pidatonya, Tendry mamaknainya sebagai sesuatu tanda bahwa isu penundaan pemilu adalah wacana yang tidak benar.

"Jadi kita tidak punya terjemahan lain, ini terjamahannya sudah tunggal. Kita sudah sepakat, (setelah) reformasi Presiden RI dipilih dua kali berturut-turut, cukup," ucapnya.

"Dan kalau mau bicara yang dulu-dulu, kita harus bicara lagi soal konstitusi kita,"demikian Tendry menambahkan.***