JAKARTA (SURYA24.COM) - Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tengah dilakukan verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 34 Provinsi ditemukan bakal calon yang pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi hingga tergabung dalam partai politik (parpol).

Hal tersebut ditemukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berdasarkan hasil pemantauannya sejak tahapan penyerahan dokumen dukungan bakal calon anggota DPD tahun 2024 dimulai pada Desember 2022.

"Berdasarkan hasil pemantauan JPPR terhadap persyaratan pencalonan anggota DPD di 5 provinsi, terdapat beberapa potret yang perlu menjadi perhatian bagi KPU Provinsi dalam melakukan proses verifikasi persyaratan yang akan dilakukan," ujar Ketua JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).

Salah satu yang paling disorot JPPR dalam temuannya, disebutkan sosok yang kerap disapa Mita ini, adalah latar belakang bakal calon anggota legislatif perseorangan yang telah mendaftar ke KPU Provinsi.

"Terdapat mantan narapidana kasus korupsi, anggota DPRD Provinsi yang masih menjabat, namun mendaftar sebagai calon anggota DPD di Riau, Bengkulu, NTB, dan Maluku Utara," urainya.

Selain itu, Mita juga mengatakan bahwa JPPR menemukan direktur dari sebuah BUMD di salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mendaftar sebagai calon anggota DPD.

Pengurus Parpol yang Tak Boleh

Terkait temuan pegiat pemilu terkait mantan terpidana korupsi dan anggota DPRD aktif nyalon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dijawab oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari.

 

Hasyim menegaskan, berdasarkan ketentuan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 8/2022 tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD RI, kategori individu mantan terpidana korupsi dan anggota DPRD aktif dilarang mencalonkan diri.

"Ketentuannya kan sudah ada, untuk jadi calon anggota DPD RI itu tidak boleh menjadi pengurus parpol. Kalau sekarang menjadi pengurus partai, salah satu caranya harus mengundurkan diri dari pengurus (jika ingin mencalonkan)," ujar Hasyim saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (13/1).

Anggota KPU RI dua periode ini menegaskan, larangan dalam ketentuan yang ada terkait pencalonan anggota DPD RI adalah pengurus parpol. Sementara, jika statusnya hanya sebagai anggota parpol tidak menjadi masalah.

"Pokoknya harus mengundurkan diri, tetapi jika pada saat sebelum penetapan calon DPD itu ya syaratnya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi dinyatakan tidak memenuhi syarat," ucapnya.

"Pokoknya pengurus yang dilarang ya, kalau anggota itu tidak," demikian Hasyim menambahkan. ***