JAKARTA (SURYA24.COM)  - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Dedi Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero). Pencopotan tersebut diduga terkait terbakarnya Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam (3/3/2023). 

     Meski begitu, belum ada pernyataan resmi Kementerian BUMN perihal pergantian Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Sementara itu, dari situs Pertamina, nama Dedi sendiri sudah tak tercantum dalam sususnan direksi Pertamina.

     "Tunggu saja," ungkap Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, saat dikonfirmasi, sperti dilansir sindonews.com, Rabu (8/3/2022). 

    Sementara itu Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, membenarkan kabar tersebut. "Iya betul," ungkap Fadjar saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2022). 

    Erick Thohir sebelumnya sudah memberikan pernyataan bahwa dirinya tak segan-segan mencopot Dewan Direksi Pertamina, jika tidak ada perbaikan sistem health, safety, security, and environment (HSSE) atau risiko bisnis perusahaan.

     "Kalau saya selalu bilang kan, saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan, kalau saya copot lagi, ya saya copot lagi, tetapi penyelesaiannya itu kan tidak saling menyalahkan," ungkap Erick saat ditemui di RSPP Pertamina, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2022).

      Menurutnya, Pertamina harus melakukan perbaikan secara menyeluruh terkait dengan sistem bisnis risiko. Dia pun meminta manajemen segera membentuk tim risiko bisnis perusahaan. Tidak hanya di sektor keuangan, namun juga di bidang operasi. 

    "Ini dilakukan secara menyeluruh karena ini aset vital nasional," kata dia.

PKS Desak Direksi Pertamina Mundur

    Bukan tanpa alasan, sejak keduanya memimpin Pertamina, kebakaran kilang minyak sudah terjadi sebanyak enam kali. Teranyar terjadi Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam (3/3)

    "Saya kira akan sangat baik bila direksi dan komisaris yang bertanggung jawab pada kejadian ini mengundurkan diri karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan," tegas Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

   Dalam peristiwa ini, setidaknya ada 19 nyawa yang melayang dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka.

   Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, ada tidaknya warga di daerah tersebut, sebuah depo tidak boleh terbakar dan harus ada pengamanan berlapis.

   "Sehingga aman bagi lingkungan sekitar," pungkas Abdul Aziz.

    Berikut catatan redaksi mengenai kebakaran kilang minyak Pertamina. Rinciannya, Kebakaran Balongan (29 Maret 2021), Cilacap (11 Juni 2021), Cilacap (13 Nov 2021), Balikpapan (4 Maret 2022), Balikpapan (15 Mei 2022) dan Plumpang (3 Maret 2023). 

Silang Pendapat Luhut-Erick

    Sementara itu silang pendapat antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal solusi Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, menjadi tanda tanya tersendiri bagi masyarakat.

    Menyikapi hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, meminta pejabat pemerintah pusat untuk kompak dan solid dalam mengeluarkan pernyataan.

    "Pernyataan para pejabat tinggi negara yang berbeda-beda, mencerminkan bahwa masalah-masalah penting di negara ini belum dipikirkan secara serius dan matang penyelesaian serta solusinya," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

    Presiden Joko Widodo sendiri, saat mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran di Posko RPTRA Rasella, Jakarta Utara, Minggu (5/3), menyebutkan dua opsi untuk solusi Depo Plumpang.

     Pilihannya adalah, apakah Depo Pertamina Plumpang yang harus dipindah, atau warga Tanah Merah yang tinggal bersebelahan dengan depo yang direlokasi.

    Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kali Baru, Jakarta Utara.

     Namun, Luhut memberi opsi agar warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus direlokasi. Karena menurutnya, zona penyangga (buffer zone) tidak seharusnya diisi orang.***