JAKARTA (SURYA24.CO - Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

     Hal tersebut disampaikan Ivan merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu.

     "Itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023," kata Ivan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

    Ivan mengatakan tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenkeu. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di kementerian yang dia pimpin.

    Ani, sapaan akrabnya, menyatakan kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut kemarin pagi. Namun, ia tidak menemukan angka Rp300 triliun seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

      "Mengenai Rp300 triliun terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu enggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana. Jadi aku nggak bisa komentar mengenai itu dulu," kata Ani kala meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Kamis (9/3).

     Ani memastikan pihaknya bakal segera berkomunikasi dengan Mahfud dan Ivan terkait temuan tersebut. Ia ingin mengetahui lebih lengkap mengenai laporan tersebut.

    Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak mengetahui aliran dana Rp300 triliun yang diungkap Mahfud MD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum pihaknya peroleh.

   "300 T? Belum tahu. Data belum ada di KPK," ujar Pahala saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

     Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temua transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan 460 pegawai Kemenkeu. Ia menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

    "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).

Temuan Transaksi Janggal Ada di Banyak Kementerian

     Dibagian lai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menemukan transaksi janggal pegawai di beberapa lingkungan kementerian.

     "Ya banyak [transaksi janggal di kementerian selain Kementerian Keuangan]," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

    Kendati demikian, Ivan tak merinci transaksi janggal itu ditemukan di kementerian apa saja.

    Selain itu, Ivan juga tak menyebutkan kisaran nominal transaksi-transaksi janggal tersebut.

    Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan 460 pegawai Kemenkeu. Ia menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

    "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).

   Saat dikonfirmasi, PPATK pun menyatakan telah mengirim laporan ke Kemenkeu mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun itu. Bahkan, kata Ivan, laporan itu telah dilayangkan sebanyak 200 kali sepanjang 2009-2023.

 Bukan Korupsi, tapi Pencucian Uang

    Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan soal transaksi janggal Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

    Dia mengatakan, transaksi yang disebutnya itu bukan merupakan korupsi, tapi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    "Tidak benar kalau isu berkembang kalau di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3).

   Menurutnya, pencucian uang lebih besar dari korupsi, tapi tidak melulu mengambil uang negara. Mahfud pun mengatakan temuan itu akan diselidiki.

   "Lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara. Mungkin ngambil uang pajaknya dikit, nanti akan diselidiki," ucapnya seperti dilansir cnnindonesia.com..

    Sebelumnya, Mahfud mengungkap ada transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kemenkeu. Ia menyebut transaksi fantastis itu terjadi paling banyak di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dalam rentang waktu 2009-2023.

   Namun, Menkeu Sri Mulyani mengaku tidak tahu soal transaksi janggal itu. KPK juga mengaku tidak tahu soal aliran dana Rp300 triliun yang dimaksud Mahfud.

Kenapa Sri Mulyani Baru Terima Suratnya?

    Pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyatakan baru menerima surat laporan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, patut dipertanyakan.

    Salah satu yang terheran dengan pengakuan Sri Mulyani, adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan. Dia heran, selama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rajin bersurat ke Kemenkeu jika ditemukan transaksi mencurigakan.

    "PPATK bilang sudah sering kirim surat laporkan ini, kok baru sekarang SM terima suratnya," cuit Umar Hasibuan di Twitter, Jumat (10/3).

   Umar juga curiga soal cara kerja Kemenkeu. Pengakuan Sri Mulyani, bisa jadi disengaja oleh anak buahnya sendiri sampai baru tahu ada surat tentang transaksi mencurigakan.

    "Apa suratnya disabotase oleh pegawai Kemenkeu,"

     Seperti pernah diucapkan Menko Polhukam Mahfud MD, transaksi janggal dari sejumlah rekening milik pegawai Kementerian Keuangan ini terbilang fantantis, yakni mencapai Rp 300 triliun. Angka transaksi Rp 300 triliun ini nyaris 10 persen dari total APBN Indonesia tahun 2023.

   Diakui Sri Mulyani, dari 36 lampiran surat yang dia terima, tidak ditemukan angka Rp 300 triliun itu.

   "Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya (pertanyakan), dari mana angkanya," beber Sri Mulyani.

    Dia juga mengaku baru menerima data itu saat masih berada di Solo, Jawa Tengah. Setibanya di Jakarta, ia akan langsung menemui Mahfud MD dan mengklarifikasi kebenaran angka itu. 

Seperti Ferdy Sambo,

    Seperti ramai diberitakan satu persatu skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai terkuak. Penyelewengan yang dilakukan "orang dalam" hingga pegawai pajak, diduga sudah berlangsung sejak lama.

    Belakangan Kemenkeu disorot atas kasus kepemilikan harta tak wajar mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), akhirnya angkat bicara terkait kegaduhan di kementerian yang dipimpinnya, melalui wawancara yang disiarkan Kick Andy.

    "Nonton SMI jelaskan "kebakaran di Kemenkeu" gegara ulah oknum, jadi ingat saat Sambo jelaskan "kebakaran gedung Kejagung" gegara puntung," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, lewat akun Twitternya, seperti dikutip rmol.id, Jumat (10/3).

    Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengatakan, penjelasan Sri Mulyani dan Ferdy Sambo terkesan sama-sama super meyakinkan. Sayangnya, penjelasan itu ditolak akal sehat.

    "Kata SMI, uang pajak buat bikin tol, gratiskan internet saat pandemi. Percaya?" Adhie Massardi balik bertanya.

     Belakangan bobroknya Kementerian Keuangan semakin terbuka lebar, usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap transaksi janggal senilai Rp300 triliun.***