JAKARTA (SURYA24.COM)-  Indostrategic baru saja merilis hasil survei yang mereka lakukan untuk periode 9-20 Juni 2023. Salah satu yang menjadi sorotan tingginya tingkat setuju publik soal narasi perubahan untuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam mengatakan, 80,6 persen responden sudah pernah mendengar visi perubahan untuk 2024. Dari 1.400 responden, hanya 19,3 persen yang mengaku belum pernah mendengar.

Artinya, narasi itu sudah cukup tersampaikan kepada masyarakat. Tapi, Indostrategic mendalami lagi apakah narasi tersampaikan secara dalam atau tidak untuk melihat apakah itu bisa dikonversi menjadi dukungan.

"Sebanyak 91,3 persen responden setuju dengan visi perubahan memperbaiki kondisi saat ini, 8,2 persen tidak setuju, 0,5 tidak tahu/tidak jawab," kata Khoirul, Jumat (14/7).

Mengutip republika.id, kemudian, terkait pemahaman masyarakat tentang narasi perubahan, 83,9 persen menganggap itu berarti program-program pemerintah yang lebih baik. Hanya 14,4 persen merasa visi itu asal berbeda dengan pemerintah.

Lalu, diteliti lebih mendalam apakah visi perubahan itu betul-betul menyasar konteks keseharian mereka dan mampu memberikan perbaikan. Sebab, jika tidak masyarakat berpotensi memberikan koreksi balik.

"Sebanyak 34,1 persen menginginkan harga kebutuhan pokok terjangkau," ujar Khoirul.

Selain itu, ada 16,9 persen yang berharap mencari pekerjaan lebih mudah, 9,5 persen berharap harga jual panen pertanian, perkebunan dan nelayan stabil, 7,7 persen berharap bisa melunasi utang luar negeri Indonesia.

Ada pula 6,1 persen harapan agar harga BBM terjangkau, 4,9 persen agar pupuk petani terjangkau, 4,6 persen peningkatan pemberantasan korupsi. Bahkan, ada 3,2 persen berharap penegakan hukum yang tidak asal tangkap. 

Responden tak ikuti pilihan capres Jokowi ...

Survei Indostrategic juga menunjukkan ada 19,3 persen dari 1.400 responden yang akan mengikuti pilihan capres Presiden Jokowi. Sayangnya, mayoritas responden mengaku tidak akan mengikuti pilihan capres Jokowi.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, 56,6 persen memilih tidak akan mengikuti pilihan capres dari Jokowi. Lalu, 21 persen masih bimbang dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ini masih dipengaruhi ketidakjelasan positioning Presiden Joko Widodo," kata Khoirul yang memaparkan survei Indostrategic untuk periode 9-20 Juni 2023 tersebut, Jumat (14/7).

Hal ini turut sejalan data lain yang didapat Indostrategic tentang cawe-cawe Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Sebab, sebanyak 64,4 persen menilai Jokowi sebaiknya bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Setelah itu, ada 15,5 persen responden mengaku abu-abu atas sikap cawe-cawe Presiden Jokowi. Sedangkan, 16,4 persen lain tidak masalah Jokowi tidak netral dan memanfaatkan kekuasaan untuk salah satu kandidat capres.

Meski begitu, Khoirul menekankan, data ini tidak serta merta membuat poros perubahan di atas angin. Pasalnya, sebanyak 56,2 persen responden masih memilih capres-cawapres yang mengusung semangat keberlanjutan.

Sedangkan, responden yang memilih capres-cawapres pengusung semangat perubahan baru 43,1 persen. Khoirul mengingatkan, angka ini tidak jauh berbeda dari perolehan suara dalam Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

"Ketika narasi tentang keberlanjutan tentunya sama. Waktu itu, Presiden Jokowi menjadi petahana meraih 55 persen dan Prabowo meraih 45 persen," ujar Khoirul.

Survei Indostrategic juga menampilkan hasil sosok-sosok mana saja yang di mata publik lekat dengan semangat perubahan menuju Pilpres 2024. Ternyata, Anies Baswedan baru dinilai 27,7 persen dengan perubahan.

Uniknya, setelah Anies Baswedan ada nama Prabowo Subianto yang dinilai masih lekat semangat perubahan dengan raihan 24,4 persen. Setelah itu, ada AHY 12 persen, Mahfud MD 11,4 persen dan Surya Paloh 8,4 persen.

Ada pula Presiden PKS Ahmad Syaikhu 2,6 persen, Sandi Uno 2,4 persen dan Salim Segaf 1,3 persen. Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, Anies perlu sosok lain untuk melekatkan semangat perubahan.

"Mungkin dengan AHY bisa lebih diperkuat," kata Herzaky, Jumat (14/7/2023).

Meski begitu, Herzaky mengaku tidak ingin mendesak capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, untuk memilih AHY sebagai cawapres. Ia menekankan, itu merupakan data yang disajikan survei.

"Kita tunggu saja Mas Anies, jangan nanti dibilang Demokrat maksa-maksa dan mendesak," ujar Herzaky.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan terus melakukan konsolidasi terkait Pilpres 2024. Sebab, ia mengaku adanya sejumlah wilayah di mana suara untuk Anies Rasyid Baswedan tak maksimal.

"Dari lembaga survei baik eksternal dan internal, ada beberapa wilayah yang Mas Anies itu sudah sangat kuat, tapi ada beberapa wilayah yang Mas Anies itu belum mendapatkan dukungan suara yang maksimal," ujar Ali di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ia sendiri mengapresiasi berbagai hasil lembaga survei terkait elektabilitas Anies dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Meskipun hasil survei tersebut tak menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan koalisi.

Ali juga menyinggung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sepakat dengan tiga kriteria cawapres yang disampaikan Anies. Pertama, sosok pendampingnya harus dapat membantu pemenangan pada Pilpres 2024.

"Jadi (calon) wakil presiden itu adalah orang yang bisa membantu pemenangan atau perolehan suara," ujar Ali.

Kedua adalah sosok cawapres tersebut harus mampu menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terakhir, sosok tersebut harus bisa membantu Anies dalam menjalankan visi dan misinya jika terpilih sebagai presiden periode 2024-2029.

"Hari ini tidak ada satu orang pun yang berhak mewakili Anies untuk mengatakan tentang kapan, di mana, siapa, calon wakil presiden, kapan diumumkan wakil presiden, selain Anies Rasyid Baswedan," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Akan Kalah

Sementara itu mengutip tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyoroti hasil survei Indostrategic yang menunjukkan 56,6 responden tidak akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024.

Dengan hasil survei itu, Jazilul pun memprediksi capres yang nantinya akan didukung oleh Jokowi akan kalah.

"Jadi 56 persen dari responden atau kalau disebut tidak akan mengikuti arahan pak Jokowi terkait dengan Pilpres. Itu kalau diambil mafhum mukhalafahnya, maka yang didukung pak Jokowi ya kalah kira-kira begitu," kata Jazilul, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Dalam survei itu, responden yang menyatakan akan mengikuti arahan Jokowi hanya 19 persen.

 Jazilul menilai sudah banyak masyarakat yang mulai tak terpengaruh dari pihak luar terkait pilihan capres.

"Ini menunjukkan bahwa apapun yang diputuskan di elit apakah parpol termasuk king maker atau elit politik setidaknya dalam hasil survei itu mendapatkan penolakan dari masyrakat. Artinya tidak diikuti masyrakat punya nalar sendiri," lanjutnya.

Dengan hasil survei itu, Jazilul pun memprediksi capres yang nantinya akan didukung oleh Jokowi akan kalah.

Sebelumnya, Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) mencatat Presiden Joko Widodo cenderung mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal tersebut terekam dalam hasil survei nasional Indostrategic yang dirilis Jumat (14/7/2023).

Direktur Eksekutif Indostrategic A. Khoirul Umam mengatakan Jokowi mendukung Ganjar mendapatkan persentase sebesar 74 persen, sementara persentase Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebesar 22,4 persen, dan Airlangga Hartarto menjadi nama terakhir yang didukung Jokowi di Pilpres 2024 dengan persentase 2,2 persen.

"Pada hari ini yang paling kuat salah satunya Pak Prabowo Subianto, tapi masyarakat merasa bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP, maka dipersepsikan Pak Ganjar pasti yang akan didukung Pak Jokowi," kata Umam.

Namun, Umam tak menampik bahwa di tataran elite, dukungan Jokowi mulai bergeser kepada Prabowo.

"Itu dalam konteks intelektual implikasi positif pada elektabilitas Prabowo Subianto itu sendiri," kata dia.

Sebagai informasi, survei Indostrategic dilakukan dengan melibatkan 1.400 responden di 38 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yakni Multi-stage random sampling.

Survei dilakukan pada 9-20 Juni 2023 dengan margin of error sebesar 2,62 persen.***