KUANTAN SINGINGI (Surya24.com) — Polemik kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendapat sorotan dari tokoh masyarakat, Perbedaan keterangan mengenai sejumlah kendaraan dinas dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi, Selasa(06/10/2026)

Tokoh masyarakat Kuantan Singingi sekaligus mantan anggota DPRD Kuansing, DR H Saifullah Afrianto, Mendesak Bupati Kuansing, Sekda, dan BPKAD segera verifikasi dan tertibkan aset daerah menyusul polemik kendaraan dinas pimpinan DPRD dengan tiga keterangan berbeda sesuai data dokumen resmi,(06/10/2026)

Tokoh masyarakat Kuansing, DR H. Saifullah Afrianto, Mantan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Meminta Bupati Kuantan Singingi, Sekda dan BPKAD berani tertibkan Aset Daerah Kuansing kalau tidak mau disebut Bersekongkol dan Berkonspirasi dalam meyelewengkan aset daerah Kuantan Singingi.

DR H. Saifullah Afrianto mantan wakil ketua DPRD itu menuntut satu hal sederhana, Namun terasa begitu berat untuk dipenuhi: “ Kalau Memang Jujur, Buka Data resmi ke Publik, Jangan diam Saja Membingungkan Masyarakat Kuansing“” Tegasnya.

Ia juga meminta Bupati Kuansing Mukhlisin untuk segera Reshuffle seluruh Kepala Dinas, OPD Sesuai keilmuannya, dan juga  Harus berani rombak dan reformasi  penempatan Eselon dua dan tiga, agar Organisasi pemerintahan berjalan sebagai mana mestinya dan meminta Sekda, BPKAD Kembali kejalan yang benar untuk Negeri Kuantan Singingi ini.

Selain itu kepada masyarakat Kuansing, Ia juga sama sama meminta mempertanyakan Kebagian Aset: “ Kemana perginya ke 34 Unit Kendaraan ex Anggota DPRD yang kini tidak tahu dimana rimbanya sekarang..?!” Pungkasnya.

Saifullah Afrianto  yang merupakan Tokoh sangat disegani oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ini, Tak bisa lagi diam melihat kebimbangan yang kian meresahkan di tengah sorotan publik soal kendaraan dinas Pimpinan di lingkungan DPRD.

“Persoalannya bukan sekadar mengenai kendaraan, Tetapi menyangkut akuntabilitas Aset Daerah yang dibeli dan dikelola menggunakan APBD dan penggunaannya harus sangat transparant terhadap publik.”

“Kalau memang jujur dan tidak ada yang ditutupi, Segera Buka data resmi, Jangan diam membisu seperti Patung, Masyarakat Berhak tahu bagaimana aset daerah yang berasal dari Uang Rakyat itu dicatat, Digunakan dan dipertanggungjawabkan,” Tegas Saifullah.

Tokoh yang disegani masyarakat Kuantan Singingi ini juga menyoroti keterangan mengenai Toyota Hilux yang sering muncul dalam berbagai pemberitaan.

Menurut informasi yang diberitakan, BPKAD menyebut Hilux tersebut sebagai kendaraan operasional ajudan Ketua DPRD.

Sementara Sekwan menyebutnya sebagai kendaraan operasional Ketua DPRD, Di sisi lain, Ketua DPRD membantah menerima kendaraan baru tersebut.

“BPKAD mengatakan untuk ajudan, Sekwan mengatakan untuk operasional Ketua DPRD, sementara Ketua DPRD membantah menerima kendaraan baru. Jadi sebenarnya kendaraan itu untuk siapa?” Ujar Saifullah.

Ia meminta persoalan tersebut tidak dijawab dengan pernyataan yang berbeda-beda, Tetapi dibuka dengan dokumen resmi yang konsisten, “Cek dokumen pengadaannya, Cek register asetnya, Cek peruntukannya dan cek pengguna resminya, Dari sana pasti akan jelas terang benderang,” Katanya.

*•Kendaraan Toyota Innova Juga Memunculkan Keterangan Berbeda•*

H. Saifullah Afrianto mengatakan persoalan serupa juga muncul terkait satu unit Toyota Innova di lingkungan Sekretariat DPRD, Menurut keterangan yang berkembang, Sekwan menyebut kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Wakil Ketua DPRD.

“Sekarang ada lagi kendaraan Innova. Sekwan mengatakan untuk Wakil Ketua, Wakil Ketua mengatakan tidak menggunakan karena sudah mengambil tunjangan transportasi, sementara BPKAD menyebut digunakan bagian tata usaha, Jadi kendaraan itu sebenarnya digunakan siapa??!”

“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah,  Kita ingin tahu mana informasi yang benar, Kalau memang semuanya sesuai dan Jujur, Jelaskan,!! Kalau ada kekeliruan, perbaiki,” Tegas Saifullah.

*Bupati Jangan Diam, Sekda dan BPKAD Harus Tindak Lanjuti*

H. Saifullah Afrianto juga meminta Bupati Kuantan Singingi H. Mukhlisin  tidak menunggu polemik semakin besar.

”“ H. Mukhlisin sebagai Bupati Kuantan Singingi harus Berani Menertibkan dan turun tangan bila tidak ingin disebut Bersekongkol terlibat dan berkonspirasi menyelewengkan aset daerah Kuantan Singingi.

”Sekda harus memastikan tindak lanjutnya, dan BPKAD harus memastikan data asetnya, Jangan sampai masyarakat mendapatkan keterangan yang berbeda-beda dari instansi pemerintah sendiri,” Ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menuduh telah terjadi kongkalikong, Namun, menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka agar dugaan dan spekulasi tidak berkembang.

“Tetapi kalau memang tidak ada kongkalikong persekongkolan, Buktikan dengan jujur dan  keterbukaan, Kalau data benar, Buka. Kalau ada kesalahan, Perbaiki. Jangan hanya diam.. !!”” Katanya.

*•Bukan Hanya DPRD, Seluruh Aset Kabupaten Kuantan Singingi Harus Ditertibkan•*

Selain itu DR H Saifullah Afrianto juga menegaskan persoalan ini jangan hanya berhenti pada kendaraan di DPRD, Ia meminta Pemkab Kuansing melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi seluruh Barang Milik Daerah, Mulai kendaraan, Tanah, Bangunan hingga aset lainnya.

“Jangan hanya karena sekarang yang muncul kendaraan DPRD lalu hanya itu yang diperiksa, Seluruh aset Kabupaten Kuantan Singingi juga harus ditertibkan.”” Tegasnya.

Menurutnya, Jika pemerintahan Bupati Mukhlisin ingin membangun kepercayaan publik, Penataan aset merupakan salah satu hal yang harus segera dilakukan.

“Jangan tunggu ada masalah setelah itu baru diperiksa satu per satu, Kalau mau berbenah, Benahi semuanya, Aset daerah itu milik pemerintah dan pada akhirnya milik Masyarakat Kuansing,” Ujarnya.

*•DR H. Saifullah Afrianto Juga Apresiasi Keberanian Sikap Kritis Desi Guswita Se MM DPRD Kuansing •*

Mantan wakil Ketua DPRD yang sekaligus menjadi Tokoh yang disegani masyarakat Kuansing ini, Juga mengapresiasi sikap kritis anggota DPRD Kuansing Desi Guswita SE MM yang mempertanyakan persoalan Aset Daerah, Kendaraan Dinas dan anggaran.

Menurutnya, Anggota DPRD memang memiliki fungsi pengawasan dan harus berani meminta penjelasan ketika menemukan hal yang belum jelas.

“Saya mengapresiasi Desi karena menjadi Anggota DPRD Kuansing yang berani kritisi Pemerintahan.

Kalau ada anggaran atau aset yang tidak jelas, Memang harus ditanyakan, Itu bagian dari Fungsi Pengawasan DPRD,” Katanya.

Ia meminta pertanyaan anggota DPRD dijawab dengan jujur beserta Dokumen data resmi, Bukan dipandang sebagai persoalan pribadi.

“Kalau ditanya anggaran, Jawab dengan Data dokumen resmi, Kalau ditanya aset, Jawab dengan data aset resmi.

Tidak boleh seorang anggota DPRD orang yang sedang  menjalankan tupoksinya sebagai fungsi pengawasan malah dipersulit dan dipersoalkan,” Tegas Saifullah.

Pada akhirnya, DR H. Saifullah Afrianto berharap polemik ini menjadi momentum pembenahan tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh  dan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

“Tujuannya sederhana: Satu data, Satu penjelasan, dan tidak ada lagi Aset Daerah yang status pengguna atau peruntukannya tidak jelas beserta Fungsinya.

Kalau memang semuanya tertib, Buka kepada masyarakat Kuansing, Dengan begitu kepercayaan publik akan terjaga, Serta mari bersama sama menyelamatkan serta membangun Negeri Kuantan Singingi kearah yang lebih maju dan  madani” Tutup Saifullah.(netri)