MERANTI (Surya24.com) - Pemberhentian tenaga honorer di Kabupaten Meranti lebih kurang seribu orang menuai protes dari sejumlah kalangan serta tokoh masyarakat. Pasalnya pemberhentian ini adalah kebijakan yang tidak manusiawi disaat keterpurukan ekonomi pasca pandemi covid -19.

Menurut Mahmuzin Taher (MT), pemberhentian ini merupakan kebijakan tak tentu arah, jika bicara perampingan maka harus ada kajian yang lebih mendalam. Kebijakan ini menyangkut hak hidup masyarakat, pemerintah Kepulauan Meranti harus dapat membaca situasi dan kondisi. 

Ditambahkan MT, perlakuan pemberhentian tenaga honor dengan jumlah yang besar akan mengakibatkan situasi Kabupaten Meranti tidak kondusif, Pemkab harus mengerti, karena akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi.

" Kita sesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Meranti. Ini perlu dikaji ulang," tegas Mahmuzin Taher yang selalu dipanggil MT ini. 

Sementara itu, salah satu pakar Lingkungan anak keturunan Meranti DR Elfi mengatakan, pemberhentian ini sesuatu yang sangat disesalkan karena tidak mempunyai alasan yang kuat. Bupati melakukan pemberhentian. Sebaiknya harus diperjuangkan untuk menjadi PNS apalagi Bupati adalah pamong yang menjadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya. 

Berdasarkan pantauan media ini dilapangan, telah terjadi unjuk rasa di Kabupaten Meranti di depan kantor Bupati jalan Dorak, dimulai jam 9 pagi.(**)