DUMAI (Surya24.com) - Adanya aktifitas pengerjaan jalur pipa jaringan gas oleh PT. Pertagas dilokasi jalan raya Mekar Sari KM 16 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, masyarakat yang terdampak bersama kuasa hukum LSM FP2MR langsung turun ke lokasi tempat pengerjaan tersebut, Minggu sore (23/1/22). 

Pasalnya, sesuai rekomendasi DPRD Dumai beberapa hari lalu saat hearing menyatakan semua lintas Fraksi DPRD Dumai untuk menghentikan pekerjaan pengeboran pipa jaringan PT Pertagas sebelum adanya penggantian pembayaran ganti rugi tanah yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Namun, ternyata ada laporan masyarakat setempat  PT. Pertagas melakukan aktifitas dilokasi. Karena hal ini dibuktikan dengan terdapatnya Home Stay mobil operator pekerja dilokasi dengan didukung sejumlah peralatan lainnya. 

" Kami, masyarakat di sini juga kaget dan bertanya, apakah rekomendasi DPRD Dumai yang lalu tidak berjalan, hingga sejumlah alat dan perlengkapan milik kontraktor PT. Pertagas yakni PT. Mitra Bangunan ditempatkan dilokasi pelarangan bekerja, " kata salah seorang tokoh masyarakat Mekar Sari, Rusman dihadapan masyarakat yang terdampak bersama sejumlah pengurus Kuasa Hukum, LSM FP2MR di jalan raya Mekar Sari-Bukit Timah. 

Masih menurut Rusman, sesuai kesepakatan hasil rekomendasi di DPRD Dumai yang lalu itu, masyarakat menginginkan PT. Pertagas komitmen terhadap keputusan hasil rekomendasi lembaga DPRD Dumai tersebut.

" Kami harapkan Management PT. Pertagas harus dapat menjalankan komitmen yang telah disepakati. Jangan bodohi masyarakat kembali dengan melakukan aktifitas kembali dilapangan sebelum hasil kesepakatan tersebut dilaksanakan, " tegasnya. 

Pantauan media dilapangan di lokasi milik masyarakat yang terdampak di jalan Raya Mekar Sari, Bukit Timah KM 16 terlihat sejumlah peralatan dan perlengkapan, truck, rumah pekerja juga telah berdiri di lokasi tempat pekerjaan ditanah masyarakat yang terdampak tersebut. 

Sementara itu salah seorang masyarakat yang kediamannya tepat dilokasi pengerjaan Pengeboran PT. Pertagas di kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan, Ratna Wilis mengatakan semenjak tanah tempat kediamannya dijadikan lokasi pengeboran pemasangan pipa jaringan PT. Pertagas, kediaman keluarganya jadi berantakan dan ekonomi nya juga ikut terdampak jadi susah serta anaknya pun jadi putus sekolah.

" Akibat pembagunan pemasangan jaringan pipa diatas tanah kediaman ini, kita sekeluarga jadi mengungsi tidak jauh dan ekonomi keluarga serta sekolah anak jadi berantakan. Karena disana (tanah_red), kita berjualan buah buahan dan barang kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi terhenti, "imbuhnya.

Dan saat ini, Ratna Wilis mengharapkan PT. Pertagas segera mengganti pembayaran tanah yang terkena dampak pembagunan sesuai kesepakatan." Harapan kita semoga kedepannya pembayaran ganti rugi cepat terlaksana, " papanya. 

Sementara itu, menurut ibu rumah tangga yang ikut terdampak, Rusnelly melihat aktifitas PT. Pertagas disana belum berhenti padahal sudah ada komitmen rekomendasi dari Lembaga DPRD Dumai yang lalu sepakat untuk stop pekerjaan. Tapi ternyata alat alat perlengkapan masih terus berdatangan dilokasi dan juga terlihat para pekerja sibuk sedang melakukan aktifitas dilokasi.

" Setelah kami berembuk bersama warga lainnya dan kita videokan mereka bekerja dilokasi, langsung kita komunikasi bersama LSM turun ke lokasi membuktikannya dan ternyata management PT pertagas sudah tidak ada dilokasi, "terangnya.

Menurut salah seorang pekerja kontraktor PT. Pertagas, Rudi Hartono kepada masyarakat dan pengurus LSM serta media mengatakan bahwa beberapa menit yang lalu pihak Managemen PT Pertagas kumpul di sini.

" Memang benar, tadi beberapa management PT. Pertagas kumpul disini, namun saat ini rombongan masyarakat datang mereka pun langsung pergi, " terang pekerja itu. 

Menurut kuasa hukum masyarakat yang terdampak, Ketua LSM FP2MR, Rudi Bambang dan pengurus lainnya yang ada dilokasi kepada media ini di hadapan masyarakat mengharapkan bantuan dan kerja samanya, jika terlihat ada pengerjaan dilokasi tersebut, mohon dihentikan sebelum adanya keputusan yang resmi hasil kesepakatan dan rekomendasi tersebut dijalankan. Dan diharapkan kepada pihak petugas Babinsa TNI AD yang bertugas di sini mohon kerja sama dan mengakomodir kepentingan masyarakat disini agar tercipta suasana yang kondusif.

" Sangat diharapkan kerjasama antara masyarakat dan petugas Babinsa dapat menjelaskan situasi saat ini, tanah disini dalam status quo hasil rekomendasi DPRD Dumai dan tidak boleh perusahaan melakukan kegiatan, "terang Rudi.(edy)