JAKARTA (SURYA24.COM)PEKANBARU - Luapan emosi Bupati Meranti Muhammad Adil ke pejabat Kementerian Keuangan menuai kontroversi. Bahkan dia minta agar minyak di Meranti tidak diambil lagi karena pembagian dana bagi hasilnya dinilai tak jelas.

Ucapan itu disampaikan Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (9/12) kemarin. Adil menyebut nilai sulit mendapat penjelasan soal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.

"Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya US$ 60 per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel US$ 100," tegas Adil seperti dilihat di Youtube Diskomimfotik Riau, Senin (12/12/2022).

Dikutip dari detik.com, Adil mengaku sudah berulang kali minta penjelasan kepada Kementerian Keuangan. Namun sulit karena selalu diminta secara zoom, bahkan data baru dibuka setelah dia terus mendesak.

"Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel," katanya.

Alasan itulah yang kemudian membuat Adil kesal. Bahkan Adil menyebut pegawai Kemenkeu iblis dan setan.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," katanya.

"Hari ini saya kejar bapak, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi US$ 60, atau US$ 80 yang bapak sampaikan, atau US$ 100 seperti di pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi. Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya tahun ini sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti targetnya 2023 9.000 barel per hari," kata Adil mencecar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Adil kemudian berbicara soal hasil minyak Meranti yang mengalami kenaikan, tetapi penghasilan menurun. Adil pun minta agar pusat mengeluarkan surat dihentikan saja pengeboran minyak di Meranti.

"Saya mengharapkan nanti Bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat. Pak Luky perlu diketahui, kami ini di Riau 25,68% miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan," kata Adil tegas.

Urus Rakyat Seserius Urus Kawinan Anak

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi singgung seorang pejabat harusnya serius mengurus rakyatnya seperti serius menikahkan anaknya.

Dengan begitu, kejadian Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang mengancam akan bergabung dengan Malaysia dan angkat senjata setelah merasa warga dan daerahnya tidak diurusi oleh pemerintah pusat tidak akan terjadi.

"Coba jika pejabat urus rakyat seserius urus kawinan anak," sindir Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).

Jika melihat keluhan yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal dana bagi hasil kepada pejabat di Kementerian Keuangan, menurut Adhie menunjukan bahwa pada akhirnya rakyat dan pemimpin daerah harus bisa mengurus dirinya sendiri.

 

"Pada akhirnya rakyat dan pemimpin daerah harus bisa urus diri sendiri jika mau sejahtera. Saya sangat mahami logika Bupati Meranti,” demikian Adhie.