PEKANBARU (Surya24.Com) - Ratusan Masyarakat desa Gondai, Kecamatan langgam, kabupaten pelalawan terlibat aksi bentrok pada eksekusi lahan yang dilakukan oleh DLHK dan PT Nusa Wana Raya (WNR) diareal perkebunan kelapa sawit dan PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) Selasa siang (04/02/20).

kabarnya saat ini DLHK bersama PT. NWR telah mengeksekusi lebih 2.000 haktare lahan milik masyarajat dan PT PSJ dalam tempo kurang dari 15 hari, Sebanyak ratusan alat berat diturunkan untuk membabat habis 3.300 haktera lahan masyarakat di Desa Gondai.

Adapun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018, ada 3323 hektare target eksekusi lahan. Seluas 1.280 hektare di antaranya merupakan lahan plasma atau milik warga, sisanya milik PT. PSJ.

Berdasarkan informasi dilapangan, bentrokan ini terjadi saat sejumlah warga mencoba menghadang alat berat milik PT Nusa Wana Raya (NWR) yang menerobos masuk ke lahan perkebunan sawit plasma milik masyarakat yang dikawal aparat kepolisian.

Ketegangan pun terjadi dan tak terhindarkan, hingga beberapa warga ada yang terluka menjadi korban pelemparan batu yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

H. Zukri Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau mengajak seluruh stakeholder pemerintahan yang ada di Provinsi Riau, Baik itu Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kejati, dan yang paling terkhususnya adalah Bapak presiden RI Ir. Jokowi untuk bisa menuntaskan serta mencarikan solusi dan menunda proses pengosongan dan eksekusi lahan masyarakat di Desa Godai tersebut.

Hal ini disampaikan H. Zukri yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau diruang kerjanya Kantor DPRD Riau, saat mendengar kabar bahwa telah terjadinya Bentrokan di lokasi eksekusi dan pembabatan lahan masyarakat Selasa siang (04/02/20).

H. Zukri sangat menyayangkan adanya korban yang terluka dilahan ekseskusi tersebut, sebelumnya H. Zukri sudah sempat melihat lansung ketegangan yang dirasakan masyarakat dilapangan dengan pihak perusahaan.

"kita tidak mau ada korban, dan kita berharap ada solusi tentunya terkait persoalan ini, jangan sampai perusahaan yang berantem tapi rakyat yang dikorbankan, jangan sampai bentrok sudah terjadi hari ini terulang kembali, dan tidak memakan korban lagi tentunya". Tegas H. Zukri.

"Intinya sekarang kita minta pemprov riau menunda dan menghentikan sementara proses eksekusi lahan ini, kita mau persoalan ini cepat diselesaikan, kita sangat berharap Pemprov Riau bisa mendengarkan jeritan masyarakat dibawah dan mencarikan solusi secepat mungkin, kita harus carikan jalan keluarnya dan ini harus didudukkan , karna persoalan ini sudah sangat berlarut-larut, kita juga minta kepada masyarakat agar tetap tenang, dan menjaga kedamaian dilokasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan." Himbau H. Zukri.**