JAKARTA (SURYA24.COM) - Wacana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dinilai mirip dengan program mobil Esemka dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Yaitu, sebatas proyek ambisius untuk mewujudkan keinginan pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan keinginan rakyat Indonesia.

      Demikian disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam sebuah wawancara di Kanal YouTube Manusia Merdeka, Jumat (24/2).

    Said Didu menjelaskan, pernyataannya itu didasarkan fakta-fakta bahwa proyek Esemka hingga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sejak awal oleh Jokowi.

    “Ingat kereta api cepat? Jokowi menyatakan akan jadi tahun sekian tidak menggunakan APBN, tidak akan lebih murah dari Jepang. Akhirnya, (jadi) sebaliknya,” kata Said Didu seperti dilansir rmol.id..

    “Masih ingat mobil Esemka? Yang enggak ada pun sudah dijual. Saya pikir kita perlu memperingati kebohongan 11 tahun mobil Esemka dari tahun 2012,” sambungnya.

     Begitu juga dengan IKN, kata Said Didu, Jokowi awalnya menyatakan hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 500 triliun dan tidak pakai APBN. Kemudian diralat, hanya menggunakan APBN tetapi dalam porsi hanya 15 persen.

     “Sekarang perhitungannya sudah mendekati Rp 1.000 triliun. Nah sekarang tidak ada, yang ada hanya APBN semua!” sesalnya.

    Atas dasar itu, Said Didu berpandangan bahwa kunjungan Jokowi ke IKN pada Kamis (23/2) secara simbolik dalam rangka meresmikan rencana anggaran IKN semata. Dari yang tadinya menggunakan non APBN menjadi APBN serta ditambah dengan utang.

    “Pak Jokowi ke sana itu meresmikan rencana anggaran dari non APBN ke APBN. Bagaimana agar APBN tidak terbebani? Diminta lah Menkeu Sri Mulyani menambah utang. Utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN. Itu utang yang masuk ke APBN tapi digunakan untuk IKN. Nah, itu pekerjaan yang tidak sulit hanya mengalihkan anggaran saja dari non APBN ke APBN,” pungkasnya. 

Rambutnya Masih Hitam

    Rezim Joko Widodo dianggap nekat mengubah UU dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya demi investor, bukan memikirkan kepentingan rakyat Indonesia.

      Begitu yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, melalui video yang diunggah kanal YouTube MSD berjudul "Pemerintah Sudah Kehilangan Akal. Aturan2 IKN Diubah Demi Investor" pada Senin (5/12).

   Dikutip dari rmol.id, Said mengatakan, dirinya menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal oversubscribe, serta pernyataan Kepala Otorita IKN bahwa sudah ada 21 negara Eropa yang ingin berinvestasi di IKN.

    "Nah problemnya adalah, investasi apa, negara kehilangan apa, negara dapat apa dari investasi tersebut? Kalau menyatakan bahwa tanah itu dijual, ya siapapun mau beli, tapi harga murah. Nah kita kan enggak pernah tahu apa yang dijual, harganya berapa," ujar Said seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).

     Said mengaku waswas dengan nekatnya pemerintah. Apalagi, awalnya pemerintah menawarkan bahwa HGB sesuai dengan UU, kemudian ditawarkan menjadi HGB HGU selama 160 tahun, belum laku juga. Pun saat ditetapkan bebas pajak 30 tahun, tax deduction 350 persen.

    Yang dimaksud tax deduction, kata Said, adalah bahwa investor jika sudah melakukan investasi sesuai ketentuan dan bayar pajak, maka dibebaskan pajak 350 persen daripada yang harusnya dibayar.

     Apalagi, Kepala Bappenas menyatakan setelah UU IKN muncul, bahwa demi keinginan investor, maka UU harus diubah agar menjadi hak milik.

    "Coba bayangkan rezim ini sudah berkali-kali mengubah UU demi investor. Masih ingat dulu waktu diprotes tentang tenaga kerja asing ilegal, maka UU Ketenagakerjaan, Peraturan Kemenaker yang diubah. Masih ingat bahwa UU Cipta Kerja yang dibuat itu adalah dalam rangka memenuhi investor," jelas Said.

    Said lantas kembali menyampaikan hipotesanya bahwa rezim Jokowi adalah rezim untuk menjual negara. Karena, dari berbagai langkah yang dilakukan adalah semua demi investor, bukan demi rakyat Indonesia.

      "Semua kebijakan yang diambil pemerintah termasuk perubahan peraturan perundang-undangan, itu demi investor, bukan demi rakyat Indonesia. Mungkin juga itu lah kenapa Bapak Presiden rambutnya masih hitam. Beliau menyatakan yang mikirin rakyat tuh rambutnya putih. Karena mungkin bapak presiden hanya memikirkan investor dan relawan, sehingga rambutnya masih hitam," pungkas Said.

Studi Kelayakan Pembangunan IKN Dipertanyakan

      Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang awal tahun ini diekspektasikan berdiri gedung-gedung pemerintahan, belum terwujud. Bahkan saat kepala negara datang dan menginap lagi sejak Rabu (22/2) hingga Jumat (24/2), di lokasi IKN, di Kalimantan Timur.

     Menyikapi itu, pengamat sosial politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, memberikan sejumlah perspektif tentang sebab tidak tercapainya ekspektasi Presiden Jokowi di awal tahun ini.

    “Ada yang kontras saat Jokowi menginap semalam di IKN. Janji bahwa akan banyak gedung berdiri ternyata belum terlihat, yang ada masih hutan,” tutur Igor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/2).

     Menurutnya ada dua faktor utama yang membuat proyek IKN belum juga menunjukkan progres pembangunan, khususnya tahap pertama yang katanya berupa gedung-gedung pemerintahan.

     “Bisa jadi karena minimnya studi kelayakan, seperti halnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan ketidaksiapan pendanaan yang dilakukan saat ekonomi global sedang melambat,” tuturnya.

     Sebab itu Igor berpendapat, sangat dimungkinkan proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak selesai, meski Pemilu Serentak 2024 selesai digelar.

    “IKN merupakan proyek mercusuar yang tidak mungkin diselesaikan Jokowi sampai akhir kepemimpinannya. Kalau pun terus berjalan, diprediksi selesai pada 2045,” pungkas Igor.***