ROHIL (Surya24.com) - Komisi B DPRD Rohil Senin (4/4/2022) Jam 14.00 WIB sore menggelar hearing dengan SPBU PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR). Pihak BUMD PD SPR dan Dinas Perikanan Rohil terkait aksi unjukrasa mahasiswa dan nelayan atas tidak kebagian membeli bio solar, Kamis (31/4/2022) lalu.

Aksi unjukrasa ke DPRD Rohil ini terkait susahnya mendapatkan bio solar sehingga membuat nelayan tidak dapat ke laut menangkap ikan. Disamping itu nelayan harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan jatah membeli bio solar.

Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinas Perikanan Rohil M Amin didampingi Endang SP Kabid Tangkap Perikanan, Direksi BUMD Kasmer Dahlan, Fadri ST, Rahmad Hidayat dan Zulfakar. Sedangkan Ketua Komisi B Dedi Susanto didampingi Jaskori, Ucok Muktar, Hendra membahas kinerja pelayanan BBM khusus untuk nelayan.

Jajaran Direksi BUMD menyebutkan awalnya  pengurangan BBM dengan kuota 32 ton kemudian 20 ton dan bahkan 16 ton sehari. " Kami berupaya menambah kuota namun dari Pertamina yang dapat hanya 24 ton setiap harinya, "ucap Kasmer Dahlan.

" Perminggu 8 ton kita berupaya meningkatkan konsumen karena sebelumnya telah menggelar rapat sesuai SE Pertamina 22 Februari 2022 dan melahirkan kesepakatan bersama, " ujar Fadri ST. Hebatnya pelayanan mendapatkan Bio Solar di SPBU nelayan harus mengantongi surat  rekomendasi dari Dinas Perikanan Rohil.

Masalah yang timbul karena nelayan ada 1.600 kapal di Kecamatan Bangko. " Yang boleh dilayani ambulan, Dispar, Damkar dan nelayan saja, "tambahnya. Selain melayani masyarakat untuk pengisian 2 jerigen sudah ada 500 surat rekomendasi untuk membeli dengan jerigen. " Artinya tidak ada lagi penjualan untuk umum jika melihat jatah nelayan dari surat rekomendasi, " kata pihak SPBU ini.

" Pasalnya membeli dengan deregen tidak dilayani lagi karena ancaman pidana, saat ini ada 78 masyarakat tidak ada rekomendasi lalu datang dengan membawa parang, pisau ke SPBU untuk mendapatkan BBM, " sebut Kasmir Dahlan.

Kasmir Dahlan juga menyebutkan pada Sabtu-Minggu lalu terjadi ribut saat pengisian BBM namun beruntung datang pihak Polsek dan Babinsa membantu mengamankan, "ucap Direksi BUMD Rohil ini.

Menurut Direksi SPBU plat merah milik Pemkab Rohil ini meminta agar ada kesepakatan untuk rekomendasi tidak ada lagi membeli dengan  jerigen dan merencanakan menghidupkan kembali Stasion Pengisian BBM untuk nelayan. " Kalau nelayan tidak kelaut itu karena ada yang alih profesi menjadi penjual BBM, untungnya lebih menjanjikan, "sebut Kasmir Dahlan.

M Amin Kadis Perikanan Rohil menyebutkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya  untuk nelayan setelah sebelumnya mendata ukuran kapal, kekuatan mesin, daerah penangkapan selama ini. " Kami tidak pernah mempersulit dan menunjuk pegawai khusus karena ada speck alasan kapasitas kapal besar 2 jerigen tidak cukup.

Ketua Komidi B Dedi Susanto mengaku merasa berhutang kepada pendemo karena realisasi di lapangan berbeda tentang rekomendasi minyak untuk nelayan. Endang Kabid Tangkap Dinas Perikanan Rohil mengaku sudah mengeluarkan 500 surat rekomendasi untuk nelayan di Bagansiapiapi. " Untuk Pulau Halang saat ada 30 usulan rekom, Kubu, Sinaboi 10 orang, " aku Endang.

Tapi sayang rekomendasi yang diterbitkan tidak punya data, ukur kapal, besar kapal, panjang kapal, kekuatan mesin dari 0 sampa 5 GT. Sementara itu anggota Komisi B DPRD Rohil Jas Kori menyebutkan selain pribadi dan sebagai  pelaku usaha perikanan menyebutkan susahnya pihaknya dan warga untuk mendapatkan solar.

" Paling tidak kita membantu masyarakat, saya melihat di lapangan teknis Dinas Perikanan itu  betul namun praktek di lapangan tidak betul, " sebut Jas Kori. Dan menyebutkan saat ini ada 8 unit dari 10 kapal apung penangkap ikan dengan jatah BBM.

" Bayangkan jika rekomendasi dari Dinas Perikanan hanya 2 jerigen 1 hari, kemaren anggota saya mengambil di SPBU 4 hari tak dapat-dapat juga, " keluhnya. " Perlakukan secara benar, jika benar sistemnya jadikan sistem itu, "pintanya. " Saya minta jangan BBM itu habis dijual ke along-along, tolong ya SPBU sisakan sikit untuk masyarakat, " kata politisi Partai Golkar ini.

Kasmir Dahlan menyebutkan selama ini nelayan mendapatkan BBM dari calo. " Kini sudah distop, tidak dikasi minyak lagi sudah di stop 1 minggu, " ucapnya. Isu Proyek di SPBU menguap, Spj dan 4 item di luar RKB seperti pembuatan papan plang, wc, tangkahan dan taman sebesar 188 juta lebih beberapa bulan lalu di periksa Inspektorat Rohil.

Namun Zulfakar salah seorang jajaran Direksi SPBU SPR membenarkan adanya penambahan item di luar RKA dan kelebihan 42 juta rupiah. " Itu kesalahan administrasi saja, SPJ nya sudah lengkap, tapi 4 item yang dibuat itu program Pertamina, "ucapnya.

Hearing Komisi B dengan SPBU dan Dinas Perikanan ini disesalkan Ridho Hidayat dari Medialog Institut yang berdemo Kamis (31/3/2022) lalu karena janjinya hearing akan menyertai pihak mereka dan nelayan. " Kami tidak diberitahu dan diundang begitu juga dengan perwakilan nelayan, ada apa ini," kata Ridho siap kembali turun ke jalan menyuarakan nelayan. (Yan)