JAKARTA (SURYA24.COM)- Bupati Meranti M Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.

Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu.

Mengutip cnnindonesia.com, dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya.

Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.

 

"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," kata dia dalam video di akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Minggu (11/12)..

"Jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah di bawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas," lanjutnya.

Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.

"Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah," ujarnya.

Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan senjata untuk menyelesaikan hal ini.

 

"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin," ucap Adil.

Dalam kesempatan itu, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan.

Pernyataan ini ia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti, Riau. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.

Pernyataan Adil ini pun menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya, Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menuntut Adil untuk minta maaf.

"Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan," kata dia.

Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuntut Bupati Meranti M Adil untuk minta maaf usai menuding pegawai Kementerian Keuangan sebagai setan dan iblis.

Hal ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun twitter pribadinya (@prastow) dan mengatakan bupati Meranti bersikap tidak adil.

"Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan," katanya dalam video itu, dikutip Minggu (11/12).

Ia menyebut bahwa seluruh pegawai Kemenkeu sudah bekerja menjalankan amanat Undang-undang terkait penghitungan dana bagi hasil (DBH). Terlebih data yang dipakai adalah resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, DBH yang diberikan tidak hanya kepada daerah penghasil namun juga daerah sekitar. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemerataan kemajuan dan kemakmuran.

"Kementerian Keuangan juga sudah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dana desa sebesar Rp872 miliar atau 75 persen dari APBD Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD (pendapatan asli daerah) Meranti sebesar Rp222 miliar," papar Yustinus.

Untuk itu, ia mendesak agar Adil mencabut perkataannya yang menuding pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan.

 

"Kepada saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Pertanyaan itu ia lemparkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12).

Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

Namun, saat rapat bersama Kemenkeu, Adil mengaku tidak bisa menyampaikan keluhannya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya dilansir dari detikcom.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.***