DUMAI (Surya24.com) - Terkait adanya pemberitaan di sejumlah media onlie mengenai statemen Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sya'ari kepada salah seorang kontraktor yang menyebutkan anggota dewan langsung ikut bermain proyek menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Kepala Dinas Pendidikan Sya'ari kepada salah seorang kontraktor bernama Muhamad Ali (Nata) mengaku anggaran Pokir di Dinasnya kebanyakan titipan anggota Dewan. Proyek anggaran Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) yang lazimnya disebut dana aspirasi atau dana pokok pikiran (Pokir) selalu dibuat alasan oleh sejumlah SKPD bahwa proyek tersebut milik anggota Dewan.

" Kepala Dinas Pendidikan mengatakan proyek Pokir itu langsung dikelola oleh dewan berkenaan. Jika ini benar terjadi tentu sangat bertentangan dengan fungsi DPRD itu sendiri. Karena sesuai aturan DPRD berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan,"tegas Edi, salah seorang pengurus atau Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kota  Dumai (FMPPKD), Selasa (11/2/2020).

Beberapa tokoh yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kota Dumai (FMPPKD) ini segera akan mengirim surat ke DPRD Dumai untuk melakukan hearing.

" Bukan hanya Sya'ari yang beralasan begitu, sebagian besar dinas-dinas atau OPD di Dumai membuat alasan yang sama. Kita minta klarifikasi dari DPRD Dumai. Dengan adanya jawaban dari Kadisdik ini perlu kita pertanyakan melalui surat resmi. Kita harap secepatnya ditanggapi dewan untuk melakukan hearing, " sebut Arlis yang juga pengurus FMPPKD. (cu)