DUMAI (Surya24.com) - Wakil Ketua DPRD Dumai, Mawardi menanggapi Surat permintaan hearing Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kota Dumai (FM-PPKD) terkait adanya isu anggota dewan menguasai proyek di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada hari Senin (9/3/2020) para perwakilan FM-PPKD mendatangi kantor DPRD Dumai menanyakan surat permintaan hearing terkait adanya isu tersebut.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai menyebutkan kebanyakan proyek di dinas tersebut milik anggota dewan. Setelah itu beberapa waktu yang lalu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai juga menyebutkan sekitar 30 paket pekerjaan di Dinas Perhubungan milik anggota DPRD Dumai. Dan masih ada sejumlah Satker Pemerintah Kota Dumai mengatakan hal yang sama. 

" Terkait surat permintaan hearing ini saya sudah sampaikan dan bicarakan ke pimpinan. Kami lihat waktu dan akan putuskan bersama agar hasilnya bisa maksimal, "terang Mawardi.

Mawardi menyebutkan tidak bisa menjawab dan memutuskan secara keseluruhan atau secara lembaga, ini akan dibahas bersama nantinya. " Selagi prosedurnya tidak salah, ini akan saya dorong. Kira-kira apa yang bisa saya bantu akan saya lakukan. Saya akan tindaklanjuti terus sampai ada keputusan final dari pimpinan DPRD Dumai, "ujar Mawardi dari Fraksi PKS itu.

Sementara itu, salah satu pengurus FM-PPKD Muhammad Hasbi meminta pada saat hearing nanti agar memanggil sejumlah SKPD Pemko Dumai. " Kami minta dewan memberi jawaban, dan kami tegaskan ini segera di luruskan. Tolong sampaikan kepada seluruh dewan, karena mereka bilang semua proyek milik dewan. Dan tolong sampaikan ke Ketua agar surat ini ditanggapi dan segera lakukan hearing,"kata Hasbi.

Selain itu, Edi mengatakan sejumlah SKPD berani mencatut nama dewan. Mereka malah menyebutkan nama-nama dewan yang mempunyai proyek di beberapa SKPD. "Bapak-bapak ini adalah sebagai wakil masyarakat Dumai, kami juga tak mau wakil kami ini ada isu yang belum tentu benar, " ujar Edi. 

Pengurus FM-PPKD lainnya Zainal menanyakan mengenai surat yang dimasukkan untuk hearing, karena belum ada tanggapan DPRD Dumai secara resmi. " Mengenai isu dewan yang menguasai proyek, sebelumya Kepala Dinas Pendidikan yang menyebutkan, setelah itu Kepala Dinas Perhubungan juga mengatakan demikian. Karena ada dana pokok pikiran (pokir) dewan yang kabarnya diarahkan langsung pekerjaannya oleh dewan itu sendiri, "sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, pengurus FM-PPKD lainnya, Arlis minta agar ditentukan kapan masalah ini bisa dibahas bersama. " Agar isu ini tidak menjadi fitnah, tolong bapak-bapak dewan agar ini dijawab, "pungkas Arlis.

Sebelumnya FM-PPKD ini juga telah melayangkan surat ke Sekda Dumai untuk menanyakan hal tersebut. Sekda Dumai berjanji akan memanggil sejumlah Kepala SKPD terkait hal itu dalam waktu dekat. (cu)