BENGKALIS (Surya24.com) - Penggunaan Ro-Ro (Roll On-Roll Off) di Pulau Bengkalis menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakatnya karena merupakan satu-satunya jalur penyeberangan yang dapat digunakan baik untuk mengangkut penumpang, kebutuhan bahan pokok, maupun wisatawan.

Jika hal ini terkendala, kegiatan di masyarakat ikut terdampak termasuk perputaran ekonomi daerah. Menyikapi hal tersebut, DPRD Bengkalis melalui forum lintas komisi yang menghadirkan Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam, juga pimpinan dan anggota masing-masing komisi membahas permasalahan ini bersama OPD yang bertanggungjawab.
Pertemuan ini sekaligus membahas penerapan sistem E-Ticketing di pelabuhan Sei Alam dan Sei Selari yang dalam waktu dua bulan kedepan dapat digunakan.

Ketua DPRD H. Khairul Umam mengatakan pada prinsipnya DPRD mendukung semua program pemerintah termasuk di Dinas Perhubungan. Ia berharap segala permasalahan yang bersangkutan dengan Ro-Ro dapat segera tuntas melalui kerja sama yang baik oleh semua pihak.
Perhatian-perhatian lain turut disampaikan oleh setiap ketua komisi maupun anggota yang hadir mewakili masyarakat yang telah merasakan permasalahan pelayanan Ro-Ro tersebut dengan segala dinamikanya, kembali lagi disuarakan mengenai kebersihan, ketertiban antrean, ketersediaan kapal Ro-Ro, menerobos antrean, serta fasilitas pelabuhan.

Anggota DPRD meminta poin-poin yang disebutkan diatas tidak terus diulang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, kemajuan pelayanan harus segera terlihat apalagi dengan kepemimpinan kepala dinas yang baru yang memunculkan ekspektasi yang tinggi akan adanya perubahan signifikan di lapangan. Karena itu, upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada harus diperlihatkan oleh dinas agar pelayaran dapat berjalan optimal melayani kebutuhan masyarakat.

Mengenai sistem E-Ticketing yang akan berjalan, anggota DPRD menekankan agar diiringi pula dengan sistem pelayaran yang optimal. Karena E-Ticketing ini tidak semerta-merta menyelesaikan permasalahan yang ada, hanya berdampak kepada ketertiban antrean penumpang. Terakhir, Dishub harus mampu memberi penegasan kepada perusahaan untuk menyediakan kapal yang layak pakai dengan jumlah yang diinginkan oleh pemerintah daerah, karena persoalan pelayanan Ro-Ro ini tidak berbicara musim, setiap saat akan ada penumpang dengan berbagai urusan yang wajib dilayani.(rls)