JAKARTA(Surya24.com) - PKS dicibir oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gara-gara menolak keras kenaikan harga BBM. Hasto menyindir PKS yang dianggap tak memiliki prestasi saat puluhan tahun memimpin Depok, Jawa Barat.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).

Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan PKS atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM. Dia bahkan mengungkit peran PKS yang saat berada dalam koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil.

"Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina," ujar Hasto dikutip detik.com.

Tak hanya itu, Hasto mengatakan dari sisi hulu Presiden Jokowi justru berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Kemudian, pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery).

 

Oleh karena itu, Hasto menilai harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara. Dia lantas meminta seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," kata Hasto.

PKS Tolak Keras BBM Naik

Aksi penolakan PKS terkait naiknya harga BBM ditunjukkan oleh seluruh anggota DPR Fraksi PKS meninggalkan ruangan saat rapat paripurna sedang berlangsung di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Mereka tampak berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaikhu, yang juga anggota Komisi I DPR RI.

 

Dalam rapat, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan melakukan walkout.

"Izin interupsi, Pimpinan. Kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR itu menyebut harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barel saat ini. Dia meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut Mulyanto, angka penurunan itu jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2022, yaitu sebesar USD 100 per barel. Dengan demikian, Mulyanto mempertanyakan alasan pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Dengan penurunan harga minyak dunia ini, maka alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit di nalar logika masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9).

Mulyanto meminta pemerintah segera meninjau ulang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Menurutnya, tidak pantas pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.

"Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran," ujar dia.

Mulyanto menyebutkan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Dia merujuk pada sejumlah negara seperti Amerika, Malaysia yang kabarnya menurunkan harga BBM-nya.

"Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk," kata Mulyanto.

 

Kemiskinan di Solo

Dibagian lain, Juru bicara (jubir) PKS Muhammad Kholid merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus mengurusi Kota Depok dibandingkan sibuk mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS menyindir tingkat kemiskinan di Solo hingga Jawa Tengah (Jateng).

"Alhamdulillah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

"Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat." tambah Kholid.

Sebagai warga Depok, Kholid mengajak Hasto Kristiyanto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP.

"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?" tantang Kholid kepada Hasto dikutip detik.com.

"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" tanya Kholid.

Kholid menjelaskan berdasarkan data BPS bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4% pada 2021." Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?" ucapnya.

Menurut Kholid, Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Jumlah daerah kategori miskin ekstrem justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.

Selain itu, Jawa Tengah menurut Kholid adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Tahun 2021, Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021.

"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional," imbuhnya.***