JAKARTA (Surya24.com) - Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Hal itu berkaitan dengan sinyal dukungan Jokowi bahwa Pilpres 2024 jatah Prabowo.

"Pernyataan Presiden Jokowi 'setelah ini jatah Prabowo' bertentangan dengan konstitusi karena Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat," kata pendiri Negarawan Indonesia, Johan O Silalahi, Rabu (9/11).

Melansir rmol.com, jabatan presiden, kata Johan, tidak bisa diserahkan atau diturunkan dari seseorang kepada yang lainnya.

"Saya yakin, mayoritas pendukung Presiden Jokowi, termasuk saya, sama sekali tidak mendukung pernyataan presiden terkait penggantinya nanti dalam Pilpres 2024 jatah Prabowo," sambungnya.

Sesuai aturan konstitusi UUD 45 Pasal 6A, dijelaskan Johan, disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Filosofi yang dianut oleh negara demokrasi adalah suara rakyat, suara tuhan.

"Karena sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah mengatur dan telah menentukan jauh sebelum waktunya, siapa yang akan menjadi pemimpin suatu bangsa atau suatu negara," sambungnya.

Melihat manuver Presiden Jokowi tersebut, Johan yang juga merupakan pendukung Jokowi itu memutuskan akan berjuang untuk mendukung sosok lain di luar Prabowo.

"Bersama ini saya akan berjuang mengawal Ganjar Pranowo. Kiranya Tuhan menggerakkan hati dan pikiran Ketua Umum PDIP, ibu Megawati untuk memilih Ganjar sebagai capres dari PDIP," tandasnya.

Presiden Joko Widodo menyebut nama Prabowo Subianto untuk meneruskan tahta presiden setelahnya di 2024 mendatang. Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pengamat politik dari Univesitas Paramadina Ahmad. Khairul Umam menuturkan Presiden Joko Widodo tengah memamerkan kemenangannya dalam dua pilpres 2014 dan 2019 di hadapan Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal itu seolah ingin menunjukkan level capaian dan kelas politiknya yang jauh berbeda dibanding mereka yang kalah Pilpres.

 

"Jokowi seolah kehilangan sensitivitasnya, karena statemennya itu sebenarnya bukan hanya menyinggung Prabowo yang telah kalah di Pilpres 2014 dan 2019, tetapi juga secara tidak langsung menyinggung Megawati Soekarnoputri yang juga pernah kalah berturut-turut di Pilpres 2004 dan 2009,” kata Khairul Umam kepada wartawan, Rabu (9/11).

"Bahkan, kekalahan Megawati saat itu terjadi saat dirinya berada di posisi incumbent,” imbuhnya dikutip dari rmol.com.

Dia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sedang mempertontonkan egonya yang telah memenangkan pemilu dua periode berturut-turut, dengan cara memberikan dukungan kepada Prabowo yang menjadi rivalnya dalam dua pemilu.

 

"Dalam konteks ini, tingginya ego Jokowi yang barangkali akibat sudah cukup lamanya dia menikmati kekuasaan, seolah menurunkan level sensitivitasnya,” katanya.

"Sehingga, seolah menjadi penting bagi dirinya untuk memamerkan capaian dan menunjukkan kelasnya yang berbeda jauh dibanding mereka yang kalah Pilpres, yakni Prabowo dan Megawati itu sendiri,” imbuhnya.

Khairul Umam mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya paham dan lebih sensitif, karena karir politiknya tidak lepas dari peran Prabowo yang mendukungnya di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan juga peran Megawati yang mendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019.

"Dalam tradisi Jawa, sebaiknya Jokowi kembali memahami nasehat "ojo dumeh", jangan mentang-mentang", karena di balik capaian dan prestasi kita, selalu ada peran orang lain di belakangnya,” tutupnya.***