JAKARTA (SURYA24.COM)- Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, membongkar pernyataan Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi (kini Menkominfo), soal partai politik perlu berhitung matang, agar tidak kalah. Kalau kalah ancamannya penjara.

Pada postingan di akun Twitter @panca66, Panca mengunggah video berdurasi 59 detik yang memperlihatkan enam orang sedang berbincang, salah satunya Budi Arie.

Di video itu Budi bicara soal adanya ketakutan orang-orang partai politik (Parpol) akan dipenjara, jika kalah pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

"Ini yang ngomong Budi Arie, yang baru diangkat jadi Menkominfo oleh Jokowi. 2024 yang kalah masuk penjara, katanya. Oh pantesan mereka ketakutan Anies ikut kompetisi. Kalau jagoan mereka kalah bisa masuk penjara semua," jelas Panca, dalam tulisannya, sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik rmol.id, Senin siang (24/7).

Di video itu, Budi Arie mengatakan, menjelang 2024 ini, semua kekuatan termasuk Parpol, sangat berhitung dan berhati-hati.

"Mengapa? Karena kalau kalah, meleset bos, masuk penjara. Kalau kalah masuk penjara itu," kata Budi Arie.

"Kita tau lah, kita nggak usah pura-pura dalam perahu nih. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah, jadi 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang nggak boleh kalah, kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik," pungkas Budi Arie.

Takut Golkar Keluar Barisan

Dibagian lain, pernyataan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, dalam sebuah podcast, dinilai sebagai sikap kegelisahan rezim terhadap Partai Golkar.

Menurut pengamat politik Citra Institute, Efriza, pernyataan Budi Arie yang menyebut "2024 kalau kalah bos masuk penjara" mengisyaratkan teguran kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Bahwa pesan yang disampaikan melalui dirinya adalah ditengarai ada yang memesan, untuk segera disampaikan dipahami oleh Airlangga agar jangan keluar barisan," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/7).

Dia menduga, kata-kata yang dilontarkan Budi Arie itu juga berpesan kepada penegak hukum agar mengikuti arahan rezim, kalau sampai Golkar tak lagi ikut barisan koalisi yang sama pada Pilpres 2024.

"Pernyataan Budi Arie ini menunjukkan adanya politisasi situasi kasus. Ditengarai kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng yang sedang ditangani oleh Kejagung," tuturnya.

Menurutnya, melalui kasus yang mengemuka dan pernyataan bersayap Budi Arie, ancaman rezim kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto sangat nyata.

Maka dari itu, Efriza yang juga dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo itu meyakini pernyataan Budi Arie sebagai tekanan politik kepada elite yang partainya menduduki urutan suara terbanyak ketiga di Pemilu 2019.

"Semestinya hukum dan politik harus dipisahkan. Hukum harus dihormati bukan dijadikan politisasi. Rezim gelisah," demikian Efriza.***