JAKARTA (SURYA24.COM) - Media asing Bloomberg menyebut megaproyek IKN berantakan. Pasalnya hingga saat ini belum ada investor asing yang terpincut untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan ibukota baru ini.

Terkait hal ini, pakar ekonomi senior dari Indef Profesor Didik J Rachbini menuturkan Presiden Joko Widodo harus menerima kritik yang ada terkait pembangunan IKN.

"Artinya Pak Jokowi itu mengambil kebijakan yang buruk ya terima saja kritik itu, kan kritik boleh ya enggak. IKN ini kurang itu, dst,” kata Didik di Kantor Indef, ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Dikutip dari laman rmol.id, disisi lain, kata Didik, tanah IKN merupakan tanah panas lantaran di bawahnya terdapat tambang batubara yang berbahaya bagi kehidupan manusia, sebab memiliki suhu yang tinggi.

“Bahkan di bawahnya itu batubara, kan pingsan itu gubernur yang waktu itu, ada gubernur yang pingsan, di atas panas di bawah panas, itu karena buru-buru, di bawahnya itu batubara, di atasnya matahari, pingsan. Ya sudah terima saja kritik dari publik,” ucapnya.

Disinggung mengenai proyek IKN tersebut bakal berlanjut atau tidak dikarenakan banyaknya kritik dan juga belum adanya investor asing yang masuk.

Rektor Universitas Paramadina ini menuturkan semua tergantung Presiden Joko Widodo karena ambisinya membangun megaproyek tersebut tidak bisa terhindarkan.

"Itulah karena terburu-buru, kritiknya sudah banyak IKN itu, tapi kan kritik enggak berguna juga, terus saja jalan kan. Yang pegang kendali kan Pak Jokowi, ya lanjut. DPR juga tidak kritik, DPR itu kan sama saja dari dulu sampai sekarang,” demikian Prof Didik.

Sudah Banyak Diingatkan

Dibagian lain Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan ibukota negara (IKN) karena dinilai akan merugikan keuangan negara, seperti pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Begitu peringatan dari Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyikapi langkah ambisius Jokowi dalam membangun IKN. Teranyar, Jokowi memastikan tidak grogi dengan anggaran Rp 460 triliun untuk pembangunan IKN. Sebab, uang tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 1.200 triliun.

"Sejak awal Presiden Jokowi sudah banyak diperingatkan bahwa tidak tepat membangun IKN baru. Sama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tapi Presiden Jokowi ngotot dan hasilnya seperti yang kita lihat yaitu berantakan menjadi proyek yang bakal merugi,” tegas Fuad Bawazier kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/12).

Fuad menegaskan jika pembangunan IKN tetap dipaksakan dengan menggunakan APBN, maka tidak menutup kemungkinan dana yang akan diambil datang dari utang luar negeri. Semua itu akan dipayungi oleh UU IKN.

"Tapi UU IKN itu adalah UU yang rapuh dukungan rakyat, dan saya yakin presiden juga tahu tentang ini, cuma ambisi saja,” imbuhnya.***

Sumber: rmol.id