DUMAI (Surya24.com) - Ir. Muhammad Hasbi, tokoh yang terkenal vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku. Rabu pagi (05/02/2020) kepada awak media ini mengatakan rasa keprihatinannya terkait Dana Aspirasi atau istilah lainnya Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

Diduga terjadi kongkalikong atau konspirasi dalam realisasi pelaksanaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Anggota Dewan yang menitipkan Anggaran Pokir tersebut. Tokoh Reformasi pendiri Kota Madya Dumai itu mengatakan seorang narasumber inisial (N) belum lama ini mendatangi satu lnstansi dan mempertanyakan kegiatan kepada Kepala Dinas (Kadis). Namun jawaban yang diterima sangat miris dan memprihatinkan.

"Paket tahun ini tidak bisa dikasih karena cuma ada 6 (enam), itupun kecil-kecil, dan semuanya Pokir, jumpa Dewan yang punyalah dan tergantung arahan Dewan tersebut, saya tak berani ganggu, inilah nama-nama Dewan itu, "ujar Hasbi menirukan cerita narasumber tersebut.

Untuk menjaga kode etik, awak media hanya menuliskan inisial yaitu (S), (SU) dan (I) serta ada nama lain. Lain kesempatan, hari yang sama Edi Zulfan yang juga Ketua DPC Projo Kota Dumai ketika dikonfirmasi terkait persoalan Pokir menanggapi dengan tegas kepada media ini, ia berpendapat, jika yang di katakan sumber benar, maka terindikasi Anggota Dewan main proyek, persoalan ini harus ditindak lanjuti.

Karena jelas menyalahi aturan, sebab DPRD berfungsi sebagai penganggaran, bukan sebagai pelaksana. " Kita nanti coba meminta informasi yang lebih jelas dan lengkap, jika perlu berbicara langsung dengan narasumber, apa yang dikatakannya benar, "katanya. 

Dia menegaskan, perlu mempertanyakan kepada Kadis terkait dan juga Anggota Dewan pemilik Pokir tersebut untuk klarifikasi, atau hanya sebatas alibi dari Kadis bersangkutan untuk buang badan dan mendiskreditkan pihak lain, "ujar Edi dengan tegas. Edi menambahkan sudah lama mendengar informasi itu, namun tidak ambil perhatian, akan tetapi semakin lama semakin santer bergema dan ini tidak bisa dibiarkan.

" Tentu sebagai warga Dumai wajib kita mengambil tindakan untuk menyikapi persoalan ini. Sayapun akan berkoordinasi dengan aparat hukum, dan meminta mereka untuk mengusut serta memantau realisasi Pokir Anggota Dewan, apalagi ada informasi, pihak yang mendapat kegiatan yang berasal dari Dana Pokir diduga harus memberikan 10% dari Anggaran kepada pihak tertentu, namun ini hanya sebatas dugaan, tidak ada salahnya untuk ditindak lanjuti, "ungkap Edi, seraya mengakhiri percakapan.***(Tim)