DUMAI (Surya24.com) - Pakta integritas yang diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, untuk mendukung kandidasi Ganjar Pranowo menarik perhatian publik. Dalam pernyataan tersebut, Yan Piet Moso berjanji untuk memastikan kemenangan Ganjar Pranowo sebesar 60 persen lebih di Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Apa yang seharusnya menjadi bukti dukungan politik ternyata memunculkan pertanyaan serius terkait dengan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agung Wibowo Hadi, juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, menyatakan bahwa pakta integritas ini menunjukkan kegagalan Kemendagri dalam melakukan pengawasan.

"Keberadaan pakta integritas Yan Piet Moso yang mendukung Ganjar Pranowo adalah bukti nyata kegagalan Mendagri Tito Karnavian dalam menjalankan tugasnya," kata Agung Wibowo Hadi pada Sabtu (19/11).

Agung menambahkan bahwa Mendagri tidak sepenuhnya menjalankan kewenangan dan kewajiban sebagai institusi negara yang memiliki otoritas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terlebih lagi, dia menyiratkan bahwa ada kemungkinan Tito Karnavian terlibat dalam permainan politik dengan menempatkan Pj kepala daerah yang mendukung calon tertentu untuk Pemilu Presiden 2024.

"Tito diduga terlibat dalam permainan politik dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang," ungkap Agung.

Menyoroti hal ini, Agung mengingatkan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan melakukan evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, evaluasi ini penting agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan aman.

Meskipun pakta integritas ini menimbulkan kontroversi, Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga cawapres, menyatakan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar. Menurutnya, pakta tersebut tidak melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pakta integritas Yan Piet Moso yang melibatkan Kepala BIN Daerah Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023, menimbulkan keprihatinan terkait integritas proses politik di Indonesia. Publik menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam menjalani proses politik mendatang.