FORMASI Menduga ada Indikasi Pelanggaran Hukum pada Dinas Perhubungan Pekanbaru

PEKANBARU (Surya24.com) - Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) menduga adanya indikasi pelanggaran hukum di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Maka dari itu Ketua FORMASI, Harri M meminta kepada KPK untuk menyelidiki adanya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. 

Mereka meminta Kejari Pekanbaru melakukan penyelidikan anggaran Penerangan Jalan Umum di lingkungan kota Pekanbaru dan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru. 

Selain itu, meminta Kejari Pekanbaru untuk Penyediaan Armada Angkutan Umum kota Pekanbaru, meminta KPK RI melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan permainan sistem Parkir kota pekanbaru oleh pengusaha (Pihak ketiga) melalui Kadishub Yuliarso, diduga sangat merugikan keuangan daerah Kota Pekanbaru. 

Perwako Nomor 41 Tahun 2022 diduga syarat kepentingan, diduga pesanan perusahaan pemenang lelang yang bisa mengesampingkan Perda Nomor 14 Tahun 2016, ini jelas bertentangan dengan undang-undang. 

" Kita meminta KPK RI melakukan Penyelidikan mendalam terkait permasalahan parkir Kota Pekanbaru. Seyogyanya parkir memang untuk PAD Kota Pekanbaru, namun harus mengedepankan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, " tegas Ketua FORMASI, Harri M. 

Ia menilai terkesan Pemko Pekanbaru bisa diatur oleh pengusaha, dan diduga Kadishub Pekanbaru an. Yuliarso menikmati aliran dana dari pengusaha Pekanbaru.**