JAKARTA (SURYA24.COM) - Warga Jawa Tengah dinilai tidak mampu disejahterakan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga, nasib bangsa Indonesia berpotensi berantakan jika dipimpin oleh Ganjar yang diyakini cuma bisa jualan pencitraan.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi soal UMP Jawa Tengah paling rendah secara nasional, yakni hanya Rp 1,9 juta.

"Ini artinya Ganjar gagal sejahterakan buruh selama dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Itu dua periode loh. Dan itu di daerah tempat dia dilahirkan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/12).

Menurut Muslim, nasib buruh merana di tengah tingginya inflasi harga-harga kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sehingga, Ganjar gagal mensejahterakan buruh karena UMP di wilayahnya paling rendah.

Apalagi, Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Dari dua indikator itu, ujar Muslim, menunjukkan kegagalan Ganjar memimpin Jawa Tengah.

"Jadi aneh kalau yang usung Ganjar sebagai capres dan Ganjar ngotot capres yang didukung oleh sejumlah lembaga survei menjadi hal yang tidak masuk akal," tutur Muslim.

Lanjut Muslim, jika Ganjar punya prestasi mensejahterakan rakyat miskin dan buruh selama menjadi Gubernur, cukup rasional dijadikan sebagai modal sosial dan modal politik untuk dagangan dirinya sebagai capres.

"Jadi sebagaimana lembaga survei, tim relawan, timses, dan Ganjar sendiri jangan tipu publik dengan pencitraan untuk maju sebagai capres. Berhentilah untuk copras capres karena tidak ada prestasi yang mau dijual," ucapnya.

"Jadi Gubernur saja gitu, apalagi yang diharapkan pimpin negara dan bangsa yang lebih besar? Bisa jadi setiap hari hanya bisa jualan pencitraan yang terjadi dan didukung oleh lembaga-lembaga survei dan media-media bayaran," pungkas Muslim.

Paling Rendah

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 menempatkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) paling rendah di Indonesia. Sementara, UMP tertinggi ialah DKI Jakarta.

Alih-alih mengupayakan kenaikan upah untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, Gubernur Jateng Ganjar Prabowo justru digadang-gadang maju pada sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Padahal, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Propinsi, dan penetapan gubernur sangat menentukan besaran UMP.

“Ini ironi terbesar bangsa ini, pujian dan promosi Ganjar di Pilpres 2024 sama sekali menciderai kualitas kepemimpinan tokoh lain yang jauh lebih unggul,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (5/11).

Menurut Dedi, Ganjar terlalu dimanjakan dengan elektabilitas dan popularitas, sehingga ia abai dengan kinerjanya di Jateng yang dinilainya buruk. Pasalnya, Jateng menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ini tidak rasional, mengingat Ganjar ada di pusat kekuasaan, Pulau Jawa.

“Kini, kembali terbukti dengan produktifitas pekerjanya yang rupanya justru berupah terendah? Situasi ini jelas menunjukkan Ganjar sama sekali tidak bekerja, ia membiarkan Jateng terbangun dengan sendirinya,” kata Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

“Itulah sebab mengapa ada warganya yang membangun jalan sendiri, karena Ganjar tidak dapat diandalkan kecuali hanya soal popularitas dirinya di Medsos, tidak lebih,” demikian Dedi Kurnia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Pengumuman rencananya akan dilakukan pada 21 November mendatang.

Menilik UMP tahun 2022. Pada tahun ini, provinsi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.***

Sumber: rmol