JAKARTA (SURYA24.COM) - Isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang didorong salah satunya oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dengan menduga-duga ada potensi kericuhan pada saat pelaksanaannya nanti, dinilai sebagai suatu permainan politik.

Analisis itu datang dari Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL , Selasa (20/12).

"Jadi soal ketakutan yang disampaikan (Ketua MPR RI Bambang Soesatyo) bisa sama seperti isu Yaman yang diangkat, seolah kelompok ini akan terus menghajar lewat politik identitas," ujar Jerry.

Doktor ilmu komunikasi politik lulusan America Global University ini menafsirkan pernyataan sosok Ketua MPR RI yang kerap disapa Bamsoet ini memiliki kecenderungan mengupayakan rencana gelap penundaan pemilu.

 

"Ini semacam intimidasi terhadap demokrasi, kekacauan Pilpres digaungkan bagian upaya menunda pemilu," tambahnya.

Lebih dari itu, Jerry meyakini, jika dalam kontestasi nanti muncul sosok yang tak lagi berpihak pada kelompok pemodal, maka bukan tidak mungkin permasalahan yang ada selama ini bisa terbuka di publik.

"Kalau ada pemimpin anti oligarki maka permainan para politisi busuk dan pejabat kotor akan terbongkar," demikian Jerry menambahkan.

Bawaslu Harus Adil

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap adil terhadap semua pihak yang diduga melanggar kode etik kepemiluan, terlebih yang melakukan kampanye terselubung atau mencuri start kampanye ke berbagai daerah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago guna menindaklanjuti kritikan dari Bawaslu ke Anies Baswedan terkait dugaan curi start kampanye.

Arifki menilai bukan hanya Anies yang melakukan hal tersebut, masih ada bakal calon presiden atau politisi bahkan yang merangkap jadi menteri, anggota DPR, serta MPR yang juga dengan terang-terangan melakukan sosialiasi ke daerah untuk memperkenalkan diri mereka.

"Ini kita harus adil kita melihatnya ya, maka misalnya dengan beberapa figur-figur lain yang masih menjabat menjadi menteri bahkan MPR menggunakan narasi-narasi pilpres tapi masih menjabat jabatan negara, tapi tidak dijaga oleh Bawaslu," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/12).

 

Sebaliknya, Arifki menilai apa yang dilakukan Anies murni dari kegiatan partai politik.

"Sedangkan Anies ini kan pengangguran, dia kan tidak menjabat politik dan pemerintahan, dan ketika dia bergerak itu dengan uangnya Nasdem atau orang yang mensposorinya bukan uang negara. Apakah ini tidak adil bagi seorang anies? Saya melihat point itunya ya," pungkasnya.***