Sri Mulyani Berkeluh Kesah soal Politisasi Utang Pemerintah, Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Melambat

Menkeu Sri Mulyani (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).

JAMKARTA (SURYA24.COM) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut utang negara saat ini sering dijadikan sebagai stigma politik. Akibat masalah itu, persepsi masyarakat terkait utang banyak yang salah kaprah.

Karena kesalahkaprahan itu, perekonomian negara dianggap sehat jika tidak memiliki utang. Padahal, menurutnya, selama rasio utang itu terkendali dengan GDP negara maka masih berada dalam taraf sehat.

"Jadi memang masyarakat Indonesia perlu untuk terus. Saya anggap media Indonesia itu kan selama ini sering menjadikan utang itu sebagai stigma politik. Semoga tidak latah. Itu saja," kata Sri Mulyani dalam seminar daring, Jumat (3/2).

Dikutip dari cnnindonesia.com, Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan tidak ada negara yang sehat tanpa memiliki utang, termasuk Brunei Darussalam, Arab Saudi, maupun negara-negara lainnya.

"Tidak ada! Semua negara, mau Brunei Darussalam, Saudi Arabia, semua negara punya. Orang Indonesia kalau lihat utang kayak, ya sudah lah nggak usah ngomong," katanya.

Terlebih, menurutnya, utang hanya salah satu dari komponen pemasukan keuangan negara. Artinya, pengelolaan utang akan berkaitan erat dengan pengelolaan keseluruhan APBN.

"Kalau bicara pengelolaan utang, ya keseluruhan ekonomi kita. Kalau kita ingin utang turun, (walaupun) rasio (utang Indonesia) 39 itu sehat sebetulnya, itu selama ini terobsesinya sehat itu dianggap nggak ada utang," papar Ani.

Salah satu sumber utang yang disinggung Ani adalah Surat Utang Negara (SUN). Menurutnya, SUN kini diincar oleh para investor dalam negeri terutama anak muda dan ibu-ibu.

 

Ani menilai semakin perekonomian Indonesia maju, maka instrumen investasi harus lebih beragam. SUN adalah satu instrumen tersebut. Ia pun meyakinkan pengelolaan manajemen utang ini diawasi oleh berbagai lembaga internasional.

"Currency-nya kita jaga antara rupiah dan forex. Jatuh temponya harus cukup panjang sehingga jangan sampai akan jatuh tempo besok, kita nggak punya buat membayarnya. Ini manajemen utang yang kita kelola dengan prudent," tegasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Melambat

Dibagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat tahun ini. Ia menilai 2023 tidak akan akan sekuat tahun lalu yang diprediksi bisa mencapai 5,2 persen-5,3 persen.

Meski begitu, Sri Mulyani masih meyakini ekonomi Indonesia bisa melaju di atas 5 persen di 2023. Optimisme ini muncul menyusul pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Desember 2022. Selain itu, ia menilai aliran masuk penanaman modal asing (PMA) yang meningkat dan berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) bakal menjadi booster.

"Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional 2023 diperkirakan tetap kuat, meskipun sedikit melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global," katanya dalam konferensi pers KSSK, Selasa (31/1).

Pada kuartal I 2023, bendahara negara itu juga yakin perekonomian RI bakal tumbuh lebih pesat ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Ani, sapaan akrabnya, menilai pada tahun lalu covid-19 masih bergejolak, sedangkan saat ini sudah reda dan ada momen Ramadan.

"Jadi kuartal I 2023 ini momentum pertumbuhan masih akan kuat. Kemudian masuk Ramadan dan hari raya yang berarti tahun ini akan tetap full selebrasinya dan menimbulkan momentum pemulihan yang bertahan bagus," jelas Ani.

 

Selain itu, tulis cnnindonesia, Ani memperkirakan inflasi bakal lebih stabil dibandingkan tahun lalu. Jika benar, masyarakat bisa memiliki kemampuan lebih untuk berbelanja. Ini juga menjadi sinyal positif investasi yang bisa semakin besar.

Perlambatan ekonomi global dianggap bakal terlihat lebih jelas di 2023 ditopang oleh potensi resesi di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Namun, risiko perlambatan tak akan terlalu dalam karena ada dukungan penghapusan kebijakan zero covid-19 di China.

"Ke depan, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih lambat akibat fragmentasi geopolitik dan risiko resesi di AS dan Eropa," jelasnya.

Meski di tengah kondisi gejolak perekonomian global, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada akhir 2022 tetap stabil dan terjaga.***