JAKARTA (SURYA24.COM)  - Pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu Serentak 2024, berdasarkan hasil pemantauan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), mencatat sejumlah hal janggal.

     Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan hasil pemantauan tersebut dalam diskusi Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertajuk “Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024”, di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

   Neni menjelaskan, DEEP Indonesia menemukan satu hal penting yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan coklit data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Partarlih).

    “Saya juga melihat bagaimana kesiapan SDM penyelenggara. Nah, pemahaman regulasi oleh pantarlih di beberapa daerah juga sangat minim.,” ujar Neni saat pemaparan seperti dilansir rmol.id.

   Salah satu imbas dari kurangnya pemahaman pantarlih terhadap regulasi teknis pelaksanaan coklit, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7/2022 dan PKPU 7/2023 tentang Pemutakhiran Data Pemilih, disebutkan Neni adalah munculnya pantarlih abal-abal.

   “Dan juga muncul joki pantarlih. Misalnya sebanyak 176 orang di Tasikmalaya,” sambungnya memaparkan.

   Masih berkaitan dengan hal itu, Neni juga mengungkap ada pantarlih yang tidak menjalankan tugas coklit dengan tanpa perlengkapan yang seharusnya disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

     “Pantarlih semestinya, dari PPS itu menerima beberapa dokumen dan perangkat kerja. Misalnya Form Model A Daftar Pemilih, (data) pemilih potensial (DP4), tanda bukti terdaftar, stiker coklit, laporan hasil coklit, topi, rompi, tanda pengenal, SK dan alat tulis,” ucapnya membeberkan.

    “Hasil pemantauan selama dua pekan, terdapat beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang kekurangan stiker. Lalu kemudian awal pekan juga ditemukan tidak terdistribusi dengan baik, sehingga menghambat proses coklit .Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta,” demikian Neni menambahkan. 

Berikan Data

    Temuan lapangan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) terkait joki Panitia Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih) yang berjumlah ratusan orang di Tasikmalaya, Jawa Barat, akan ditelusuri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam diskusi Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertajuk “Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024”, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

   Betty menegaskan, KPU akan menindaklanjuti temuan DEEP Indonesia apabila dilakukan pengiriman data 176 joki Pantarlih yang ditemukan tersebut.

   “Tolong berikan kami data detail sehingga kita bisa tahu sasaran mana yang akan kita tembak,” ujar Betty seperti dilansir rmol.id.

   Di samping itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI ini memastikan, ada mekanisme Coklit ulang apabila ditemukan satu kejanggalan. Sebab, ia menyebutkan masa kerja Pantarlih adalah selama dua bulan.

   Ia merinci, masa satu bulan yang berjalan sejak 12 Februari hingga 14 Maret mendatang adalah kerja Coklit di lapangan oleh Pantarlih. Sementara satu bulan berikutnya adalah masa perbaikan jika diperlukan.

    “Kalau perlu kita lakukan coklit ulang, kita minta Pantarlihnya untuk turun,” demikian Betty menambahkan.

Bisa Diatasi 

     Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemain Serentak 2024, dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikerjakan Panita Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan baik. Pasalnya, meski ada kendala di lapangan, petugaa tetap bisa mengatasinya.

    Begitu disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam diskusi Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertajuk “Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024”, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

   "Saya belum mendapatkan berita bahwa persoalan-persoalan itu tidak ada solusinya. Semua ada solusinya," ujar Betty dalam pemaparannya.

   Betty menuturkan bahwa temuan pegiat pemilu seperti Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), yaitu salah satunya seperti kurangnya stiker Coklit, juga bisa diatasi Pantarlih.

   "Setiap 10 hari sekali Pantarlih kan dikumpulkan PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk diskusi, rapat kecil berbicara sejauh mana Coklit dilakukan dan kalau ada kendala solusi apa yang dibuat Pantarlih," katanya seperti dilansir rmol.id.

   "Dan kalau PPS perlu berkoordinasi di atasnya bisa dilakukan berjenjang sampai menemukan solusi," demikian perempuan yang pernah menjabat Anggota KPU DKI Jakarta ini menambahkan.***