JAKARTA (SURYA24.COM) -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengungkap transaksi gelap sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu sebagaiamana diungkap Menko Polhukam Mahfud MD.

     Permintaan itu disampaikan Deputi Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Kamis (9/3).

    “Ini juga semacam ujian untuk Menkeu Sri Mulyani untuk transparan ambil bagian dalam mengungkap skandal keuangan di Kementeriannya. Jika tak mampu mengungkap skandal ini, ia layak mundur,” tegas Yan Harahap.

    Sebab menurut Yan, transaksi gelap Rp300 triliun merupakan mega skandal terbesar di republik Indonesia. Oleh karena itu, Sri Mulyani sebagai pimpinan tertinggi di Kemenkeu harus mampu mengungkap hal tersebut secara terbuka kepada publik.

    “Ini benar-benar mega skandal keuangan di republik ini. Harus diusut tuntas!” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

   Mahfud menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menajdi sorotan publik.

    "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujarnya menambahkan,” ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3). 

Jadi Sarang Korupsi?

    Sementara itu banyaknya skandal yang terjadi di Kementerian Keuangan merupakan indikator lemahnya kepemimpinan Menteri Sri Mulyani.

     Demikian disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengungkap transaksi gelap senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.

      "Transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun di internal Kemenkeu yang diduga kuat melibatkan orang dalam adalah skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di republik ini yang melibatkan birokrasi," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).

     Di samping skandal transaksi Rp300 triliun, rekening gendut dan harta melimpah yang dimiliki pejabat Kemenkeu semakin memperkuat dugaan bahwa Kementerian ini telah menjadi sarang korupsi.

    "Untuk pengusutan skandal di internal Kemenkeu maka sebaiknya Sri Mulyani mengundurkan diri," tegas Andi Yusran.

   Sebelumnya, Mahfud menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menjadi sorotan publik.

   "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3). 

Lebih Banyak Ngonten Ketimbang Kerja

    Bobroknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin terbuka lebar usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya transaksi gelap senilai Rp300 triliun.

    Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga mengatakan, dengan banyaknya skandal di Kemenkeu yang terungkap, sudah cukup jadi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.

   "Sebaiknya (Sri Mulyani) dicopot," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).

     Apalagi Sri Mulyani sudah mengakui kalau kementerian yang dipimpinnya sudah disusupi dengan gerakan radikalisme. Pegawai Kemenkeu pun mulai terkotak-kotak.

    Andi menambahkan, hal itu makin menegaskan kalau Sri Mulyani tidak bisa kerja. Sebagai bendahara negara Sri Mulyani lebih hobi berkoar-koar.

   "(Lebih banyak) Ngonten di sosmed ketimbang menonjolkan hasil kerjanya," tegas Andi.

   Lanjut Andi, pegawai Kemenkeu banyak yang melakukan korupsi. Sehingga wajar jika penghasilan pajak era Jokowi ini jauh lebih kecil ketimbang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Sebelumnya, Mahfud MD menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menjadi sorotan publik.

    "Saya sudah dapat laporan pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).***