JAKARTA (SURYA24.COM) - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang digitalisasi dengan mengungkapkan sebanyak 27 ribu aplikasi yang terdapat di pemerintahan, salah satunya belanja melalui e-catalog. Luhut menyarankan pihak yang tidak pernah di pemerintahan tidak banyak berbicara.

Hal ini dikatakan Luhut di acara KemenPAN-RB dengan tema 'Digital Government Award SPBE Summit 2023' seperti yang disiarkan di YouTube Kementerian PAN-RB pada 20 Maret 203.

"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang saya lihat banyak, saya katakan adek-adek yang muda dari ahli, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat. Satukan itu. Nggak usah pakai uang-uang," kata Luhut dalam sambutannya, seperti dikutip pada Minggu (26/3/2023).

"Karena itu, itu peduli lindungi nggak ada uang-uang itu. Kita bisa bikin dan menjadi satu apps yang terbaik di dunia. Itu orang Indonesia. Dan itu anak muda Indonesia. Dan saya juga percaya di antara anda sekalian itu bisa melakukan. Sekarang kita lihat digitalisasi yang jalan. Anda lihat sekarang e-catalog itu ada 105 miliar dollar, atau Rp 1.600 triliun yang selama ini kita impor. Hampir 90 persen," katanya seperti dilansir detik.com.

"Sekarang bertahap dari tahun lalu itu sudah mulai e-catalog, Pak Anas punya prestasi. Itu sudah Rp 400 triliun tahun lalu. Tahun ini presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan, itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa," tambahnya.

Selanjutnya, dia menyebut proses digitalisasi ini tak mudah dilakukan. Dia meminta pihak yang kerap memberikan kritik tidak mudah berbicara.

"Karena apa dampaknya ini? Ini orang yang nggak banyak tahu. Makanya orang yang nggak pernah di pemerintahan itu nggak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Omong ngritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu lu," katanya.

"Kalau lu kerja main-main ya ketangkep OTT itu kau, itu aja. Jadi, nggak usah banyak omonglah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintah, kita tanya apa yang pernah kau perbuat selama kau menjabat?" sambungnya.

Harus Jadi Presiden Dulu?

Siapa pun bebas menyampaikan kritikan kepada pemerintah, baik yang pernah berada di dalam lingkaran pemerintah maupun yang belum pernah.

Begitu tegas pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang seolah meminta orang yang belum pernah masuk pemerintahan melancarkan kritik.

"Seakan-akan haram hukumnya kritik pemerintah kalau tak pernah di pemerintahan," kata Adi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/3).

Asumsi Luhut tersebut sama halnya dengan haram mengkritik DPR RI kalau tidak pernah jadi anggota dewan dan haram mengkritik presiden kalau tidak pernah pimpin negara.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu menambahkan, kalau pengkritik pemerintah harus pernah di pemerintahan, maka negara ini sepi dari kritikan.

"Kalau yang bisa kritik presiden harus mantan presiden, ya sedikit yang bisa kritik presiden. Masak mau kritik presiden harus jadi presiden dulu,“ tegasnya.

Dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023, Luhut mengatakan pengkritik pemerintah kerap mengkritik tanpa landasan yang kuat. Dia pun menegaskan bahwa tak mudah dalam mengatur negara.

"Orang nggak pernah di pemerintahan nggak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini," kata Luhut. 

Wajar Kalau Banyak Omong

Rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini merupakan amanat dari undang-undang yang harus dilindungi.

Dengan demikian, Pemerintah seharusnya tidak perlu bawa perasaan (baper) ketika rakyatnya melancarkan kritikan. Justru pemerintah harus berkaca ketika rakyatnya melakukan evaluasi.

Penegasan ini disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyentil para pengkritik.

"Kalau rakyat banyak omong wajar, rakyat pemilik kedaulatan dan pejabat itu sesungguhnya adalah sekadar outsourcing  yang dipilih dan digaji rakyat," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/3).

Andi kembali mengingatkan para pejabat untuk tidak antikritik. Menurutnya, jika sudah tidak sanggup menyelesaikan persoalan bangsa maka lebih baik mundur.

"Jika negara baik-baik saja rakyat pun malas berkomentar," pungkasnya.

Dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023, Luhut mengatakan pengkritik pemerintah kerap mengkritik tanpa landasan yang kuat. Dia pun menegaskan bahwa tak mudah dalam mengatur negara.

"Orang enggak pernah di pemerintahan nggak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini," kata Luhut.***