JAKARTA (SURYA24.COM)- Sirkuit Mandalika adalah salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan ekonomi Indonesia, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini direncanakan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan MotoGP mulai tahun 2022.

Namun, di balik potensi dan prestasinya, sirkuit Mandalika juga menyisakan utang yang cukup besar.

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), per 31 Desember 2020.

Dikutip dari intisarionline.com, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, selaku pengelola sirkuit Mandalika, memiliki utang jangka panjang sebesar Rp4,6 triliun.

Utang tersebut terdiri dari pinjaman sindikasi sebesar Rp3 triliun dari sejumlah bank BUMN dan swasta, serta pinjaman subordinasi sebesar Rp1,6 triliun dari Kementerian Keuangan.

Pinjaman sindikasi memiliki jangka waktu 10 tahun dengan bunga 9,5% per tahun, sedangkan pinjaman subordinasi memiliki jangka waktu 15 tahun dengan bunga 5% per tahun.

Lalu, berapa biaya pembangunan sirkuit Mandalika?

Menurut data ITDC, total investasi yang dibutuhkan untuk membangun sirkuit Mandalika adalah sekitar Rp8,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5,5 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan tol, jembatan, saluran air, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain.

Sedangkan sisanya, sekitar Rp3,4 triliun digunakan untuk pembangunan fasilitas pendukung, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, lapangan golf, dan tentu saja sirkuit itu sendiri.

Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,32 kilometer dengan lebar 14-16 meter. Sirkuit ini dapat menampung sekitar 150 ribu penonton.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya pembangunan sirkuit Mandalika sekitar 38% dari total investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kawasan Mandalika secara keseluruhan.

Meskipun memiliki utang yang besar, ITDC optimis dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan mengandalkan pendapatan dari penyelenggaraan MotoGP dan aktivitas pariwisata lainnya di Mandalika.

Namun, pembangunan sirkuit Mandalika juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satunya adalah masalah lingkungan.

Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak negatif dari pembangunan sirkuit Mandalika terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

Menurut laporan Amnesty International, pembangunan sirkuit Mandalika berpotensi merusak habitat penyu hijau yang bersarang di pantai selatan Lombok.

Penyu hijau merupakan salah satu spesies yang dilindungi oleh undang-undang dan konvensi internasional.

Pembangunan sirkuit Mandalika juga dapat mengganggu keseimbangan hidrologi dan menyebabkan erosi tanah.

Selain itu, pembangunan sirkuit Mandalika juga menimbulkan masalah sosial.

Beberapa warga setempat mengeluhkan adanya pembebasan lahan yang tidak adil dan transparan oleh ITDC.

Mereka merasa tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan nilai tanah dan tanaman mereka.

Mereka juga khawatir kehilangan mata pencaharian dan hak atas tanah mereka.

Oleh karena itu, pembangunan sirkuit Mandalika harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Pemerintah dan ITDC harus melakukan konsultasi dan partisipasi dengan masyarakat setempat, serta memberikan kompensasi yang layak dan adil.

Pembangunan sirkuit Mandalika juga harus mematuhi standar lingkungan yang berlaku, serta melakukan mitigasi dan restorasi terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi.

Dengan demikian, pembangunan sirkuit Mandalika dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Lombok.

Sirkuit Mandalika dapat menjadi salah satu ikon pariwisata dan olahraga Indonesia di mata dunia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Formula E Kalahkan MotoGP Mandalika Terkait Keuntungan dan Dampak Ekonomi

Tak dihiraukan sponsor BUMN,  Formula E justru mampu kalahkan keuntungan  dampak ekonomi  MotoGP Mandalika.

Data tersebut diungkapkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Dikutip dari serambinews.com, sekadar informasi, ada 30 sponsor dari pihak swasta saat  Formula E Jakarta, namun tak ada satu pun dari perusahaan BUMN di sana.

Meski demikian, Ketua pelaksana  Formula E Ahmad Sahroni ini mengatakan tidak ingin memaksakan  BUMN untuk menjadi sponsor.

“Sponsor saat ini 31 sponsor (red: 30 karena Pertamina RD sudah dicoret) dari pihak swasta yang pasti BUMN belum kasih sponsor," ujar Sahroni dikutip dari Kompas.tv Rabu (1/6/2022) lalu.

Sementara peneliti Indef, M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa  dampak ekonomi  Formula E ternyata lebih besar dari  MotoGP Mandalika.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi yang dipandu Aiman Witjaksono diilihat  Serambinews.com dari YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Selasa (25/10/2022).

Dalam pemaparannya,  MotoGP Mandalika memiliki  dampak ekonomi atau keuntungan dua kali lipat dari modal yang dikeluarkan.

Sementara  Formula E melampauinya jauh hingga 3,5 kali lipat dari modal yang dikeluarkan dalam pergelaran balap mobil listrik tersebut.

"Jadi artinya apa ini, investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika," ungkap Rizal dalam diskusi tersebut.

Diketahui Indef menjadi peneliti  dampak ekonomi kedua acara balapan tersebut.

 Formula E merupakan kegiatan balap mobil listrik internasional yang dibiayai oleh BUMD Jakarta.

Sementara MotoGP dibiayai oleh APBN dengan sponsor utama  BUMN. Ketika MotoGP Mandalika, Indef diminta langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Sedangkan saat  Formula E, Indef diminta langsung oleh Jakpro meneliti dampak ekonomi balapan tersebut.

Pihaknya menggunakan metodologi yang sama dalam melakukan penelitian, yakni model keseimbangan umum.

"Bagi orang ekonomi tahu persis metodelogi ini," kata Rizal.

Peneliti Indef itu menegaskan, hasil kajian tersebut murni independen meskipun Indef didukung secara budget oleh kedua lembaga yang memintanya. Namun dalam hal ini harus tetap independen base on data.

"Dua-duanya adalah kegiatan event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu," kata Rizal.

Menurutnya, jangan dikontradiktifkan karena dua gelaran ini merupakan aktivitas ekonomi yang bisa menumbuhkan sektor wisata yang mestinya didukung semua pihak.

"Saya tidak ingin mengontrakan," ucap Rizal.

Dampak Ekonomi  Formula E

Indef menghitung dampak langsung dan tidak langsung secara ekonomi dari  Formula E dan  MotoGP Mandalika.

Hasilnya, dari modal yang dikeluarkan Rp 594 miliar, dampak langsung ekonomi dari  Formula E mulai dari pembelian tiket, transaksi pengunjung dan sebagainya mencapai total Rp Rp 597 miliar.

Sedangkan  dampak ekonomi tidak langsungnya  Formula E terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 2,1 triliun.

"Total dampak ekonomi langsung dan tidak langsung untuk Formula E itu Rp 2,6 trliun," ungkap Rizal.

"Artinya begini, benefit (keuntungan) satu rupiah yang dikeluarkan investasinya, mendapatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 3,5 kali," jelasnya.

Dampak Ekonomi MotoGP Mandalika

Sementara hitung-hitungan dampak ekonomi MotoGP Mandalika, dari Rp 2,7 triliun modal yang dikeluarkan, dampak langsungnya sekitar Rp 3,9 triliun.

Selanjutnya dampak ekonomi tidak langsung MotoGP Mandalika terhadap pertumbuhan ekonomi berada di kisaran Rp 1,2 triliun.

"Jadi total keuntungan ekonominya Rp 5,1 triliun dari modal Rp 2,7 triliun, sekitar dua kali lipat," jelas Rizal.

"Tapi saya tidak ingin membandingkan, dua-duanya adalah justru mendongkrak ekonomi kita dan meningkatkan sektor pariwisata kita," tutupnya.

Sebelumnya Anies Baswedan secara blak-blakan menyampaikan soal Formula E, invisible hand (kekuatan tak terlihat) hingga dugaan politisasi di KPK.

Hal ini disampaikan Anies dalam dialog khusus yang membahas kasus Formula E hingga perjalanannya selama lima tahun memimpin DKI Jakarta.

Anies mengungkapkan, bahkan hingga saat ini belum tahu penyelewengan apa yang dilakukannya selama proses balap listrik internasional itu berlangsung.

"Saya tidak tahu juga apa yang dituduhkan," ungkap Anies dilihat Serambinews.com di YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (7/10/2022).

KPK sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan usai menerima laporan soal penyelewengan penyelenggaraan Formula E.

"Tapi isi laporannya saya juga tidak tahu. Kemudian dalam proses KPK meminta keterangan, saya berikan keterangan seterang-terangnya," ujar Anies.

Gubernur DKI Jakarta hanya diminta menjelaskan bagaimana proses Formula E selama ini sejak awal hingga selesai, tanpa mengetahui apa masalahnya.

Percaya pada Integritas KPK

Anies percaya KPK adalah sebuah lembaga yang pasti akan menjaga marwah, integritas dan profesionalismenya.

Dirinya tak khawatir dengan bergulirnya kasus ini, selama Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E dengan mengikuti semua prosedur ketentuan yang berlaku.

"Saya (bagian) pemerintah yang harus mengikuti semua ketentuan pemerintah. Dan itu kita jalankan," katanya.

Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan, anggaran  Formula E sudah diaudit BPK sejak 2019, 2020 hingga 2021.

"Coba bayangkan, hal yang sama diaudit tiga kali berturut-turut. Itu semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah," tambahnya.

Ketika sedang ramai pembahasan soal upaya mempertersangkakan Anies, dirinya percaya KPK akan menjalankan tugas secara profesional.

 Formula E Lampaui Prediksi

Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan, perputaran ekonomi saat penyelenggaraan  Formula E melampaui prediksi.

Sebelumnya diprediksi dalam feasibility studies (analisis proyek) perputaran ekonomi ajang balap listrik itu sebesar Rp 1,2 triliun, namun setelah dilaksanakan mencapai Rp 2,6 triliun.

"Jadi, dua kali lipat lebih dari prediksi semula," ungkap Anies.

Kemudian secara pelaksanaan, Anies mengklaim  Formula E berjalan dengan baik dan sukses.

"Hari ini saya bisa bilang sukses, memang betul. Takaran-takaran objektifnya menyatakan itu sukses," ucap Anies.

"Dan bisa dibilang dari semua  Formula E, ini yang paling besar penontonnya, paling besar jangkauannya," tambah Gubernur DKI Jakarta itu.

Diketahui sebagaimana mengutip laman resmi  Formula E, seri Jakarta E-Prix yang digelar beberapa waktu lalu tercatat telah disaksikan oleh 13,4 juta penonton di seluruh Indonesia.

Pihaknya bersyukur karena nama Jakarta kembali mendunia melalui promosi  Formula E.

Kemudian kenapa memilih Formula E, Anies menjelaskan karena berkaitan dengan masa depan lingkungan hidup.

"Karena itulah kenapa kita memilih balapan bebas emisi, supaya membangun kesadaran tentang lingkungan hidup," ungkapnya.

" Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta itu meyakini, semua kebenaran akan terlihat ketika profesionalisme, objektivitas dan ketentuan di nomor satukan.

Kenapa  Formula E Sampai 2024

 Anies Baswedan menjelaskan, sebelumnya  Formula E ini disiapkan untuk tahun 2020 sehingga dilakukanlah pembayaran fee pada 2019.

"Namun tidak bisa terselenggara karena ada pandemi, tahun 2021 juga tidak terselenggara akibat adanya pandemi, jadi baru terselenggara tahun 2022," jelas Anies.

"Nah insya Allah ini 2022, 2023 dan 2024," tambahnya.

Invisible Hand dan Dugaan Politisasi di KPK

Sementara menanggapi soal dugaan invisible hand, politisasi hingga penjegalan di KPK, Anies pun memberikan pandangan.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta mengklaim bahwa selalu membantu tugas lembaga antirasuah itu dalam menjalankan pencegahan korupsi.

Hal ini dimulai sejak bertugas menjadi Rektor Universitas Paramadina, pihaknya menetapkan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil semua mahasiswa.

"Dan (Paramadina) satu-satunya universitas di dunia yang mewajibkan mata kuliah antikorupsi," ungkap Anies dilihat  Serambinews.com di YouTube CNN Indonesia, Jumat (7/10/2022).

Kemudian ketika KPK membutuhkan Komite Etik, Anies menyampaikan siap ditugaskan di sana bahkan menjadi Ketua Komite Etik.

"Saya (juga) bertugas di Tim Lapan, kemudian ketika bertugas di Jakarta kami bikin KPK ibu kota untuk mencegah itu," ungkap Anies.

Ia meyakini sampai sekarang, KPK masih bekerja secara profesional sebagai lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas.

"Dan mereka (di KPK), saya yakin di dalam itu punya perasaan menjaga nama baik institusi dan Indonesia, sehingga saya yakin mereka bekerja secara profesional," ungkapnya.

"Saya yakin KPK sanggup menghadapi intervensi politik dari mana pun karena natur-nya ini lembaga penegakan hukum," ungkap Anies.

Gubernur DKI Jakarta itu meyakini KPK sampai sekarang masih bisa bertahan untuk menjalankan setiap langkahnya secara profesional.

Bisa Jamin Tak Ada Uang Mengalir ke Kantong Anies?

Ditanya bisa jamin tak ada uang yang mengalir ke kantong,  Anies Baswedan berujar, dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh bukan yang dituduh.

"Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Jadi kalau tidak bisa membuktikan ya batalkan tuduhan itu," ujar Anies.

"Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan, kita habis energinya membantah semua itu," tambahnya.

Proyek  Formula E Bereputasi Internasional, Tak Mudah Hanky Panky

Kemudian proyek ini kata Anies, berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi.

"Dan jangan membayangkan mereka beroperasi di negeri yang accounting-nya masih bermasalah,” jelasnya.

Mereka ogah beroperasi di negara yang aturan pembukuannya (accounting) masih bermasalah karena perusahaan tersebut sudah masuk pasar saham dan punya aturan yang ketat.

"Jangan dibayangkan ini seperti proyek-proyek yang serba mudah untuk hanky panky (manipulasi), no. Ini angkanya besar, reputasinya tinggi, karena itu kita jaga government-nya dengan baik dari awal," ungkap Anies.

"Buat tahu ya, semua rapat kita ada rekaman, semua rapat kita. Bukan hanya bisa dibuktikan (tak ada korupsi), artinya gak ada yang ditutup-tutupi," tambahnya.

Andai  Formula E Dipaksakan Naik ke Penyidikan?

Menurutnya kalau tidak ada pelanggaran, maka tidak akan ada yang bisa dipaksakan.

Anies meyakini bahwa semua yang berada di KPK akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

"Saya yakin mereka ini orang-orang berintegritas, karena itu mereka bawa nama KPK. Jadi, ada batas di mana segala macam apapun tekanan itu akan terhenti ketika integritas itu terjaga karena saya percaya itu ada," katanya.

"Dan saya juga tidak tahu apakah memang itu ada atau itu dongeng, saya gak tahu juga," pungkasnya.***