BANGKINANG KOTA (Surya24.Com) - Melihat kundisi Kampar saat ini yang penuh dinamika serta carut marutnya internal pemerimahan saat ini, tentu membuat sebagian dari kita akan menyadari ada sesuatu hal yang ganjal dan telah keluar dari koridor regulasi yang sudah di atur.

 Serta seperti tidak mengindahkan Intruksi Presiden tentang pentingnnya Memperdayakan Pengusaha pengusaa Lokal dalam meningkatkan ekonomi Tempatan.hal dikatakan Meki dan Dua Orang temannya selaku Penyuara dari aksi demo,Kamis (9/7/2020).Forum Kontraktor Kampar (FKK) dan Forum Pemuda Kampar (FPK)

Aksi demo ini berlangsung di tiga titik,Pertama dihalaman kontor PUPR Kampar,kedua Kantor Bupati Kampar dan ke tiga berakhir dikantor Kejaksaan Negeri Kampar.

Meki dan Asrul mengatakan,Maraknya dugaan praktek korupsi, Nepotisme, Kolusi di tengah pemerintahan Kampar saat ini tentu tidak bisa kita diamkan begitu saja, sebagai control sosial dan pejuang jalanan, kami dengan tegas disni menyampaikan kepada kepala Daerah, Intansi terkait, Penagak hukum, agar bersungguh-sungguh menyikapi dan menindak setiap indikasi korupsi yg terjadi kabupaten Kampar ini. 

Sejalan dengan undang undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah disempurnakan kepada undang undang No 20 tahun 2001 . 

Melaluik aksi demonstrasi ini kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut : 

1.Meminta kepada pihak Penegakan hukum baik kejaksaan, Polri, BPK, dan yang lainnya agar mengusut tuntas dugaan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam pengeijaan jalan dan hotmix di dinas PUPR yang senilai 85 M, dimana terkesan sangat terburu bum dan kuat dugaan adanya kepentingan kepentingan petinggi pej abat Kampat di tengah Bencana Pandemi CORONA, jika mengacu kepada Inpres no 40 maka pekerjaan yang mesti digesa itu adalah padat Karya diman bisa menyerap pekerja yang banyak, sedangkan jalan dan hotmik kita tau akan lebih banyak mengandalkan Mesin, dan disini'Juga kuat dugaan kami terjadi praktik suap ditengah proses Lelang tersebut.Ujar Miki salaku penyuara.

Disambung Asrul Meminta kepada pihak penegak hukum agar segera menyita dokumen dokumen evaluasi pelelangan untuk memberikan bukti yang iebih kuat, selain bukti pendukung yang akan kami serahkan Dan meminta kepada DPRD kab Kampar untuk menggunakan hak INTERPELASI dan ANGKET terkait kasus ini. 

,"Kepada Bupati Kampar CATUR SUGENG SUSANTO untuk segera memecat saudara AFDAL selaku kadis PUPR beserta KABID saudara HANIF RUSDI dan NAZARAUDIN yg dinilai telah gagal mejalankan fungsinya di lingkungan PUPR dan diduga kuat terlibat aktif dalam praktik suap.Kata Arsul secara bergatian.

Meminta ke pada PEMDA Kampar untuk Membatalkan TPP ekselon dua naik hingga 30 Jt. 

Meminta kepada Pihak PEMDA Kampar menindak tegas setiap pejabat tinggi yang menggunakan Mobil dinas dan megubahnya kc Nomor Plat hitam, jelas itu melanggar dan sangat memgikan Negara, kama kita sama sama mengetahui sumber dana yang di peruntukkan untuk mobil dinas tersebut. 

5. Meminta kepada penegak Hukum untuk segera Mengusut dugaan Jual beli Jabatan eselon 11,111 dan IV di lingkungan pemerintahan Kgiinmar oleh Bupati Kampar.Kata Meki di Depan Kantor Kejaksaan Negeri bangkinang.(ha)