DUMAI (Surya24.com) - Wakil Ketua I DPRD Kota Dumai dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mawardi menyayangkan sikap pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa pertalite dan solar.

Hal ini resmi diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada konferensi pers di istana negara hari Sabtu, 03 September 2022 yang lalu.

Mawardi mengatakan bahwa Kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Kebutuhan bahan pokok yang juga ikut melonjak harganya beberapa waktu lalu, menambah berat beban masyararakat.

" Saya Wakil Ketua l DPRD Kota Dumai dari Fraksi PKS sebagai wakil rakyat juga menyampaikan aspirasi rakyat menolak kenaikan atau rencana kenaikan Harga BBM. Kebijakan ini sangat tidak tepat, dengan kondisi hari ini masyarakat benar-benar terpukul dengan wabah covid 19 yang baru saja hampir berlalu, ekonomi masyarakat melemah daya beli menurun, hari ini harga sembako sudah mulai naik, sementara perekonomian belum begitu pulih, kasihan masyarakat, " tegas Mawardi, Rabu (7/9/2022) melalui WhatsApp.

Wakil Ketua I DPRD Dumai, Mawardi berharap pemerintah pusat dapat memahami dan menggunakan hatinya, jika menurut hitungan pemerintah subsidi banyak dinikmati orang yang mampu atau tidak tepat yang salah bukan kebijakan subsidi nya, tapi pengawasannya yang tidak baik.

" Jangan sampai kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan, lalu masyarakat yang lemah jadi korban, " pungkasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai dari Pusat hingga Daerah ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang juga telah disampaikan melalui forum Rapat Paripurna DPR RI. Fraksi PKS sampai memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna tersebut.

Kenaikan harga BBM ini juga mendapat penolakan dari berbagai organisasi di Kota Dumai. Sekitar 30 gabung OKP, Ormas, Komunitas, LSM dan Tokoh Masyarakat direncanakan akan menggelar demo. (Inf/DPRD Dumai)